KEADILAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Payakumbuh dinilai sengaja melawan perintah Presiden Joko Widodo. Demikian pendapat pengamat hukum sekaligus praktisi hukum, pengacara Djufri Taufik, terhadap perkara belanja Alat Pelindung Diri (APD) fiktif di Dinas Kesehatan Kodya Payakumbuh.
Menurut penasehat hukum Dwi Sumaji alias Iwik yang divonis bebas dalam perkara pembunuhan wartawan bernas, Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin, pada era Soeharto tersebut, perkara belanja APD fiktif yang satu berkas sudah diadili di Pengadilan Tipikor atas nama terdakwa Kepala Dinas Kesehatan Payakumbuh, dr Bakhrizal, tidak mengandung perbuatan melawan hukum maupun kerugian negara.
“Dimana perbuatan melawan hukumnya? Paling-paling hanya bpelanggaran administrasi karena bayar duluan sebelum proses pengadaan selesai. Namun dalam situasi pandemi, hal itu dibolehkan karena situasi daruratnya,” jelasnya.
Begitu juga soal kerugian negara. Menurutnya perkara ini sangat terang benderang tak ada unsur kerugian negara yang wajib dibuktikan jaksa penuntut umum dalam sebuah perkara korupsi.
“Dana yang dibayarkan merupakan dana pinjaman yang kemudian dikembalikan setekah proses pengadaan selesai. Tidak ada kerugian negaranya. Yang ada malah negara untung,” terangnya.
Djufri juga mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo sudah sejak dulu selalu mengingatkan penegak hukum agar tidak melakukan kriminalisasi. Jika memang hanya masalah administrasi, benahi saja administrasinya. “Apalagi ini tak ada kerugian negaranya dan pada saat darurat lagi,” ujarnya.
Sikap Kejaksaan Negeri Payakumbuh yang tidak mengindahkan instruksi Presiden ini menurutnya patut ditelusuri Kejaksaan Agung yang bertanggung jawab membina penegak hukum didaerah. “Apa motif mereka (jaksa Payakumbuh) melawan instruksi Presiden. Ini perlu dipertanyakan,” ujarnya.
Seperti diketahui, dr Bakhrizal MKM dituntut pidana satu tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Tipikor Padang, Sumatera Barat, pada Senin 11 Juli 2022 lalu. Jaksa penuntut umum (JPU)berpendapat terdakwa merugikan negara Rp195 juta dalam pengadaan APD di Dinas Kesehatan Payakumbuh pada 2020 silam.
Tuntutan JPU itu disanggah Bakhrizal dalam pembacaan pledoi, Senin 18 Juli 2022. Pledoi setebal 26 halaman itu membuat suasana sidang menjadi hening. Sebagian pengunjung bahkan meneteskan air mata. Semua seakan larut dalam kesunyian. Tentang tragedi yang terjadi karena kriminalisasi.
PU semula mendakwa dr Bakhrizal melakukan belanja APD fiktif dengan nilai belanja Rp195 juta. Namun dalam persidangan terungkap secara nyata bahwa APD itu tidak fiktif dan dimanfaat oleh tenaga kesehatan.
Perkara belanja APD fiktif yang diciptakan dan digunakan jaksa untuk menerungku dokter ini berawal saat pandemi covid-19 memuncak di Payakumbuh menjelang akhir 2020. Saat itu APD berupa hazmat dan masker KN-95 sangat langka. Tenaga kesehatan sudah bertumbangan. Beberapa puskesmas terpaksa ditutup sementara agar tak menjadi kluster baru dalam penyebaran covid-19.
Darurat APD ditengah darurat covid-19 akhirnya terjadi. Rapat Satgas Covid Kodya Payakumbuh yang diantaranya terdiri dari Walikota, Kepala Kejari, Kapolres dan Dandim akhirnya memutuskan agar segera didatangkan APD. Sebab, keadaan dianggap sudah sangat mendesak. Walikota Payakumbuh sebagai Ketua Satgas Covid akhirnya memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan mendatangkan APD.
Walikota Payakumbuh merekomendasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan agar membeli APD dari Bunda Puteri di Bandung Jawa Barat. Sebab Bunda Puteri adalah teman walikota. Hal itu diakui juga oleh Walikota Payakumbuh dalam persidangan. Bakhrizal memenuhi perintah walikota memeriksa spek APD milik Bunda Puteri saat ia ke Jakarta memenuhi panggilan dinas Kementerian Kesehatan RI.
Setelah memeriksa APD milik Bunda Puteri, saat kembali ke Payakumbuh Bakhrizal melaporkan kepada Walikota bahwa spek APD yang dimiliki Bunda Puteri memang sesuai standar yang direkomendasikan Kementerian Kesehatan RI. Atas perintah Walikota Payakumbuh APD dari Bunda Puteri kemudian didatangkan melalui jalur darat.
Setelah APD sampai di Padang dengan Armada Bumi Minang pada 4 November 2020, Walikota Payakumbuh memerintahkan agar diproses administrasinya. “Perintah itu saya teruskan kepada PPK (Petugas Pembuat Komitmen) untuk diproses sesuai aturan yang berlaku saat Pandemi Covid-19 ini, termasuk mempedomani Edaran LKPP No.3 Tahun 2020 dan Edaran LKPP No.32 Tahun 2020,” ujar tulis Bakhrizal dalam pledoinya.
Saat proses persiapan administrasi berjalan, Bunda Puteri meminta agar APD yang telah dikirimnya dibayar. Walikota kemudian memanggil Kasubag Organisasi dan Keuangan dan Dirut PDAM Payakumbuh agar meminjamkan dana PDAM. Dirut PDAM kemudian meminta Kepala Dinas Kesehatan menulis di secarik kertas tanda pinjaman uang dan waktu pengembaliannya.
Setelah secarik kertas tanda utang Kepala Dinas Kesehatan Payakumbuh kepada PDAM dibuat, PDAM kemudian mengirimkan sendiri dana sebesar Rp245 juta kepada Bunda Puteri melalui rekening staf Bunda Puteri bernama Eha Julaeha. Fakta pengiriman dana oleh PDAM kepada Bunda Puteri ini juga sudah terungkap di persidangan.
Setelah APD dibayar, APD itu kemudian diambil oleh petugas Dinas Kesehatan Payakumbuh ke Padang untuk kemudian dibagikan kepada IGD (Instalasi Gawat Darurat) RSUD Dr Adnaan WD, Karantina dan semua puskesmas Payakumbuh. Fakta ini juga terungkap di persidangan meski awalnya semua pengguna APD itu tak pernah diperiksa Kejari Payakumbuh saat penyidikan.
Setelah itu, proses administrasi pengadaan yang dilakukan Dinas Kesehatan Payakumbuh atas perintah Satgas Covid Payakumbuh selesai dilakukan, dana kemudian dicairkan PPK. Pada hari yang sama, dana tersebut langsung ditransfer ke rekening PDAM sebagai pengganti dana yang sebelumnya dikirimkan PDAM kepada Bunda Puteri. Fakta ini juga sudah diungkap di persidangan.
“Dana ini hanya pinjaman dan jelas tidak merugikan keuangan negara. Bila memang ada prosedur yang salah dilakukan Dirut PDAM terhadap pengeluaran uang di PDAM, itu bukan juga kesalahan saya. Mengapa kesalahan diarahkan kepada saya. Saya tak punya kuasa/kewenangan untuk mengeluarkan uang dari kas PDAM,” tulis Bakhrizal dalam pledoinya tersebut.
Seperti ditulis Bakhrizal dalam pledoinya yang menciptakan keheningan di ruang sidang itu, apa yang dialaminya adalah ketidakadilan yang sangat telanjang. Ia selama berbulan-bulan dipaksa meringkuk dalam penjara meskipun tak melakukan tindak pidana. Ia seperti sengaja dibingkai terlihat seakan-akan membuat kesalahan oleh oknum jaksa Payakumbuh dengan cara yang tidak profesional.
Salah satu bukti ketidakprofesionalan Kejari Payakumbuh dalam menyidik perkaranya dari awal adalah fakta nyata jaksa dari awal tidak memeriksa pengguna APD dan Bunda Puteri sebagai penerima dana PDAM. Hal itu terbukti tidak adanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pengguna APD dan Bunda Puteri serta Eha Julaeha dalam berkas perkara Bakhrizal.
“Zaman terus berputar. Namun persoalan manusia tetap itu ke itu saja. Sulit mencari keadilan dan berat menegakkan kebenaran. Hari ini dihadapan yang Majelis Hakim Yang Mulia saya menyampaikan kebenaran agar keadilan dicurahkan kepada saya yang terseret menjadi terdakwa karena menyelamatkan nyawa masyarakat Payakumbuh dari covid-19,” ujar Bakhrizal dalam pledoi yang diberinya judul, “Saya Menyelamatkan Nyawa Masyarakat, Saya Bukan Koruptor”.
