KEADILAN – Penegakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Agung pada kasus sengketa Jiwasraya dan Asabri dinilai menimbulkan keresahan dari beberapa pihak, yakni kalangan pasar modal, pengusaha, dan asuransi. Bagaimana tidak? Saham perusahaan asuransi Jiwasraya dan Wanaartha yang dikelola Benny Tjokro dan Heru Hidayat tidak hanya terdampak pada penyitaan aset pribadi milik kedua terdakwa. Pasalnya, Kejaksaan Agung ikut menyita saham dan aset perusahaan milik kedua terdakwa yang juga dimiliki ribuan nasabah
Banyak keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga ke pengadilan (Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pakar hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada M. Fatahillah Akbar, SK, LLM, mengatakan bahwa instrumen dalam praktik penegakan hukum yang dilakukan belum sesuai. Pembahasan mengenai hal ini memicu harus segera diselesaikannya rancangan undang-undang penyitaan.
Akbar panggilan akrabnya, menilai KUHAP soal penyitaan masih sangat lemah, karena persetujuan dalam penyitaan aset tidak menyebutkan para pihak ketiga, hanya menyebutkan persetujuan para tersangka.
Kenapa Lemah? Dalam Pasal 19 KUHAP, hanya barang milik tersangka yang boleh disita dan tidak menyebut penyitaan terhadap aset pihak ketiga. “Pihak ketiga hanya boleh mengajukan praperadilan. Sementara, dalam konteks pidana, pihak pertama itu pelaku, pihak kedua itu negara dan pihak ketiga adalah korban atau para nasabah atau pemegang saham,” ucap Akbar dalam Webinar kasus Jiwasraya dan Asabri yang diadakan oleh REQnews dengan tajuk Perilaku Abuse of Power Atas Aset Berkedok Penegakan Hukum digelar Sabtu, 31 Juli 2021.
Selain itu, Akbar pun berpendapat, Kejaksaan melakukan kesalahan dalam penyitaan aset-aset milik pihak ketiga. Menurutnya, dalam pengembalian kerugian uang negara sebesar Rp16 triliun lebih itu tidak serta-merta harus mengambil aset pihak ketiga.
Ia memberikan contoh pada kasus Nazaruddin yang melakukan pencucian uang di perusahaan pelat merah Garuda. Dalam penanganan hukum kasus tersebut, aset-aset Garuda tidak langsung dibekukan, yang sangat berbeda kepada perusahaan milih Heru Hidayat, PT TRAM. Lalu lanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya melakukan penyitaan terhadap harta pribadi milik Nazaruddin.
“Misalnya untuk Heru Hidayat yang dituntut mengembalikan kerugian senilai Rp10,7 triliun, Kejaksaan dapat menyita aset pribadi Heru Hidayat. Apabila tidak mencukupi bisa dikenakan ke pasal pidana sesuai batas maksimal yang ditetapkan oleh UU,” terang Akbar.
Atas dasar itulah, Akbar meminta agar RUU perampasan aset segera disahkan untuk menghindari kesimpangsiuran pasal dalam KUHAP soal penyitaan. Dalam RUU Perampasan Aset, objeknya adalah aset bukan orangnya sehingga pihak ketiga dilibatkan dalam pengadilan dan dalam KUHAP, tidak ada cara mengembalikan aset kepada orang yang sah, pungkasnya.
Junius Manurung
