KEADILAN – Penegakan hukum yang pasti telah menjadi prioritas bagi para investor untuk menanamkan asetnya di pasar modal. Selama ini, dengan dukungan regulasi yang ada, Indonesia telah menjadi primadona dalam kawasan Asia untuk melakukan investasi. Dan untuk menjaga predikat tersebut, perlu diperhatikan cara aparat hukum dalam menangani atau menyelesaikan proses hukum di investasi termasuk pasar modal.
Demikian pemikiran yang disampaikan Reza Priyambada, pengamat pasar modal dalam kegiatan webinar bertemakan Perilaku Abuse of Power Atas Aset Berkedok Penegakan Hukum, Sabtu (31/7).
Menurut Reza, dalam pasar modal, mereka yang berinvestasi tentu mengharapkan suatu keuntungan di masa depan. Dan kalau dikaitkan kasus yang terjadi di Jiwasraya dan Asabri, sebagai pemegang polis yang diharapkan keuntungan dari unit yang diinvestasikan. “Kenyataannya, malah tidak didapatkan sama sekali,” sebutnya.
Apa yang diterima para pemegang polis tersebut, Reza mengungkapkan hal tersebut tak terlepas dari adanya penanganan hukum yang ada. “Ini yang harusnya menjadi perhatian penegak hukum dalam menangani kasus hukum yang terjadi di pasar modal,” lanjutnya.
Dan atas kenyataan tersebut, Reza berpendapat seharusnya Otoritas Jasa Keuangan bisa mengambil peran sesuai dengan misi yang melekat, yakni melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Namun hal tersebut tidak mereka lakukan. “OJK bisa memberikan masukan bahwa kalau asetnya disita, maka aset mana yang mau disita,” katanya.
Pun demikian dengan upaya yang dilakukan oleh manager investasi. Ketika mereka melakukan investasidan terjadi kesalahan atau ada permainan dibalik investasi tersebut, maka yang disita ini asetnya si manager investasi atau dana kelolaannya dan atau perusahaannya yang disita.
“Masukan seperti itu yang harus dilakukan OJK kepada aparat hukum bagaimana menangani kasus yang ada,” pungkasnya.
Chairul Zein
