KEADILAN – Kejaksaan Agung terus mendalami dampak ekonomi dari perkara Tindak Pidana Korupsi di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk Provinsi Bangka Belitung. Hal ini ditandai dengan upaya yang dilakukan oleh Kejagung dengan mengumpulkan para stakeholder yang terkait dengan perkara ini, pada Selasa, (23/4).
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menyampaikan pihaknya tengah mencari solusi agar penyitaan dapat dijalankan dan masyarakat bisa bekerja serta pendapatan negara juga tidak terganggu.
“Hari ini kita kumpulkan stakeholder terkait termasuk pemerintah daerah, PT Timah Tbk sebagai bukti menunjukkan betapa seriusnya kejahatan yang dilakukan pada perkara yang sedang ditangani ini,” ujarnya.
Dijelaskan Febrie, penindakan yang dilakukan pihaknya semata-mata untuk kepentingan pengembalian dan pemulihan lingkungan seperti semula. Selain itu, juga berupaya membangun tata kelola pertimahan sebagai bagian dari manajerial BUMN menjadi lebih baik.
Dengan upaya tersebut, pendapatan atau hak negara menjadi lebih terukur. Sehingga, dampak korupsi ini diperhitungkan sebagai bagian dari perekonomian negara, dan bukan semata-mata hanya untuk Recovery Asset (mengembalikan hak negara dari timah yang diambil secara ilegal) sebagai uang pengganti.
“Tetapi lebih menitikberatkan pada perbaikan atau rehabilitasi kepada pelaku korupsi yang kita tuntut pada tanggung jawab atas kerusakan yang timbul, termasuk dampak ekologinya kepada masyarakat sekitar,” tegasnya.
Seperti diketahui, total kerugian ekologis, ekonomi dan pemulihan lingkungan dari korupsi ini mencapai Rp271 triliun. Perhitungan tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 7/2014. Adapun rinciannya, yakni kerugian ekologis sebesar Rp183,7 triliun, kerugian ekonomi lingkungan sebesar Rp74,4 triliun dan kerugian biaya pemulihan lingkungan mencapai Rp12,1 triliun.
Repoter : Chairul Zein
Editor : Syamsul Mahmuddin
