KEADILAN– Mabes Polri meningkatkan penanganan kasus dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ke tahap penyidikan.
Saat ini, penyidik masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang menerima hasil penyadapan tersebut.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, peningkatan status perkara itu merupakan bagian dari pengembangan penyelidikan dugaan makar dalam kasus penyadapan terhadap kepala negara.
“Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” ujar Isir di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Isir menjelaskan, penyidik belum menutup kemungkinan adanya pihak lain yang menjadi penerima informasi hasil penyadapan ilegal tersebut.
Pendalaman juga dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat end user selain mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami, dan Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim,” tuturnya.
Sidang Etik Listyo Sigit Digelar Pekan Depan
Selain mengusut dugaan tindak pidana makar, Polri juga menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan.
Sidang etik tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan Listyo dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Isir membenarkan agenda sidang tersebut. Namun, Polri belum mengumumkan tanggal pasti pelaksanaannya maupun susunan majelis yang akan menangani perkara etik tersebut.
“Kemudian untuk tadi yang ditanyakan (sidang etik Listyo), itu dijadwalkan minggu depan,” ujarnya.
“Minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan,” lanjut Isir.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Keempatnya yakni mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dari empat tersangka tersebut, tiga orang telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Mabes Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi tidak termasuk dalam tiga tersangka yang disebut telah ditahan.
Berdasarkan temuan awal penyidik, dugaan penyadapan tersebut diduga tidak hanya menyasar Prabowo. Sejumlah pihak lain juga disebut menjadi korban, mulai dari menteri, tokoh politik, pengusaha, insan media, hingga tokoh masyarakat.
Polri sebelumnya juga telah membuka penyelidikan baru terkait dugaan tindak pidana makar dalam perkara tersebut.
Di sisi lain, Ahrie Sonta Nasution telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Peningkatan perkara dugaan makar ke tahap penyidikan dan rencana sidang etik terhadap Listyo Sigit kini menjadi bagian dari perkembangan terbaru penanganan kasus penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah pejabat tinggi Polri tersebut.














