KEADILAN – jangan biasakan memamah informasi dari media sosial (medsos) seperti youtube dan tiktok. Informasi tanpa sumber sering hoaks. Seperti soal penggeledahan staf khusus (Stafsus) mantan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie yang viral di medsos ternyata hoaks. video tersebut adalah penggeledahan kasus lain tapi dinarasikan penggeledahan ruang staf khusus Budi Arie. Hal itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan di Jakarta.

“Tidak benar, kita tidak ada melakukan penggeledahan,” ujar Harli Siregar saat dihubungi, Senin (11/11/2024).

Dia menjelaskan bahwa video yang beredar di media sosial itu merupakan rekaman terkait penggeledahan kasus dugaan korupsi Duta Palma Group. Penggeledahan itu juga sudah dirilis Kejagung. “Sepertinya waktu penggeledahan kasus Duta Palma,” pungkasnya.

Sebagai informasi, video penggeledahan itu diunggah di Instagram Anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Dalam caption-nya, Sahroni mempertanyakan kebenaran video tersebut ke warganet.
“Ruangan staf khusus Budi Ari pelindung judi online di grebek Polisi, telah ditemukan tumpukan uang yg jumlahnya sangat fantastis. Serius nih berita beneran gak siy ???” tulis akun @ahmadsahroni88 pada Minggu (10/11/2024).

Mengapa Percaya Hoaks

Mengapa banyak orang yang mudah percaya dengan informasi-informasi hoax atau hoaks dan mengapa pula penyebarannya begitu masif meski kebenarannya belum dapat dipastikan? Dalam pandangan psikologis, ada dua faktor yang dapat menyebabkan seseorang cenderung mudah percaya pada hoaks.

Pertama karena informasi tersebut sesuai dengan apa yang diharapkannya. Atau mengafirmasi apa yang ada dalam opininya. Jika itu informasi negatif tentang pihak yang tak dia sukai maka keinginan mengecek kebenaran menjadi berkurang. Setidaknya itu pernah disampaikan Dosen Psikologi Universitas Indonesia Laras Sekarasih, PhD pada media online beberapa waktu lalu.

“Orang lebih cenderung percaya hoax jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki. Misal seseorang memang sudah tidak setuju terhadap kelompok tertentu, produk, atau kebijakan tertentu. Ketika ada informasi yang dapat mengafirmasi opini dan sikapnya tersebut, maka ia mudah percaya,” ujarnya.

Penyebab kedua bisa juga disebabkan terbatasnya pengetahuan. Hal ini dipicu terbatasnya literasi yang dimiliki penerima informasi hoaks. Kurangnya literasi tak hanya tak mampu menumbuhkan kemampuan berpikir tapi juga menumpulkan daya kritis.

Operasi Disinformasi

Selain saat ini banyak informasi hoaks, di medsos juga marak disinformasi.
Disinformasi adalah praktik memadukan informasi yang benar dengan yang palsu untuk menipu pemerintah atau memengaruhi opini publik.

Operasi disinformasi awalnya berasal dari Uni Soviet. Tetapi kini badan-badan intelijen negara bukan lagi satu-satunya aktor disinformasi. Namun sekarang telah berkembang menjadi sebuah kebutuhan pasar memanfaatkan lemahnya literasi publik sehingga kini menjadi industri. Sebuah industri dengan “layanan” yang bisa dikontrak, yang memiliki “buruh” yang dibayar, dan memungkinkan adanya kegiatan jual beli opini menyesatkan maupun pembaca palsu.

Industri disinformasi ini sedang berkembang di seluruh dunia. Beberapa pemain dari sektor swasta pun terlibat, didorong oleh motif politik, keuntungan finansial, atau keduanya.

Di Prancis dan Jerman, berbagai perusahaan penyedia layanan hubungan masyarakat (humas) atau public relations (PR) merekrut selebritas media sosial (influencer) untuk menyebar kebohongan. Di Honduras, banyak politisi mempekerjakan staf untuk membuat akun-akun Facebook palsu. Influencer Twitter di Kenya dipekerjakan untuk mempromosikan tagar politik, dan dibayar 15 kali lebih banyak daripada jumlah gaji rata-rata yang umumnya didapat pekerja di Kenya dalam sehari.

Tim peneliti dari Universitas Oxford, Inggris, menemukan aktivitas disinformasi yang disponsori pemerintah di 81 negara maupun yang dioperasikan sektor swasta di 48 negara.

Korea Selatan menjadi salah satu negara yang berada di pusaran disinformasi daring. Di saat negara-negara Barat baru mulai meningkatkan perhatian pada isu disinformasi pada tahun 2016 – dipicu maraknya hoaks selama periode pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) 2016 dan referendum Brexit – media di Korea Selatan sudah melaporkan aktivitas disinformasi pertama pada tahun 2008.

Asal usul disinformasi di Korea Selatan dimulai dari National Intelligence Service (NIS), lembaga yang sejenis dengan Badan Intelijen Nasional (BIN) di Indonesia atau Central Intelligence Agency (CIA) di AS. Pada 2010, NIS membentuk tim untuk mengintervensi pemilu presiden 2012 dengan menyerang kandidat oposisinya.

NIS mempekerjakan lebih dari 70 pekerja penuh waktu untuk mengelola akun palsu, atau yang disebut akun sock puppet (boneka tangan). Mereka juga merekrut pekerja paruh waktu dari masyarakat sipil, yang memiliki kepentingan ideologis dan finansial untuk bekerja bagi NIS. Kelompok ini bernama Team Alpha.

Pada 2012, skala operasi NIS semakin berkembang dan membawahi 3.500 pekerja paruh waktu.

Wacana publik di media sosial hadir sebagai sarana alternatif untuk menilai opini publik. Audiens digital dan alat analitik lalu lintas web (web traffic analytics) tersedia untuk mengukur tren wacana di media daring. Namun, pengguna dapat disesatkan pihak-pihak yang memproduksi informasi yang salah dan menyesatkan.

Sementara itu, bertahannya narasi nasionalis anti-komunis di Korea Selatan menunjukkan bahwa pilihan retorika produsen disinformasi tidaklah acak.

Untuk melawan industri disinformasi dimana pun ia muncul, pemerintah, media, dan publik perlu memahami tidak hanya siapa yang memproduksi informasi dan bagaimana mereka memproduksinya, tetapi juga memahami apa yang diproduksi melalui disinformasi tersebut, yakni ideologi kontroversial dan ingatan kolektif masyarakat. Ini adalah mata uang paling berharga di pasar disinformasi.

Tabik.