Keadilan
Keadilan

KEADILAN– Advokat Febri Diansyah mengaku menerima honorarium Rp3,1 miliar untuk mendampingi eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan dua terdakwa lainnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara yang tengah diusut KPK.

Hal itu disampaikan Febri saat dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK sebagai saksi perkara.

Awalnya, hakim Fahzal Hendri mendalami peran Febri Diansyah saat mendampingi SYL dalam proses penyelidikan di KPK. Hakim pun menggali penerimaan atas pendampingan hukum tersebut.

Febiri menjelaskan, honorarium itu dibagi kepada tim hukum yang turut mendampingi SYL. Febri mengatakan bahwa honorarium yang diterima Visi Law Office itu mengacu pada Pasal 21 Undang-Undang Advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien. Hakim Fahzal lalu kembali meminta Febri mengungkap nominal honor yang ia terima.

“Berapa pak nilainya? tanya hakim Fahzal di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (3/6/2024).

“Apakah tepat saya sampaikan di sini Yang Mulia?” ujar Febri bertanya balik.

Hakim Fahzal lalu menjelaskan bahwa majelis hakim diperbolehkan menanyakan apapun untuk mencari kebenaran materiil dan pertanyaan itu wajib dijawab oleh saksi.

“Ya karena kalau penuntut umum yang tanya, enggak perlu dijawab, penasihat hukum bertanya enggak perlu dijawab. Tapi kalau hakim bertanya, harus dijawab,” ucap Fahzal.

Ia mengutip Pasal 165 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mempersilakan Hakim bertanya apapun kepada saksi. Hakim Fahzal juga menekankan bahwa berapa pun nominal yang diterima Febri Diansyah tidak ada salahnya sepanjang sesuai kesepakatan.

“Itu hak saudara, tidak melanggar undang-undang kok itu, silakan jawab” timpal Hakim Fahzal.

Setelah dijelaskan, Febri pun mengungkap nominal honorarium sejumlah Rp800 juta untuk mendampingi SYL dalam proses penyelidikan di KPK

“Pada saat itu ditahap penyelidikan yang disepakati nominalnya adalah Rp 800 juta,” kata managing partner Visi Law Office itu.

“Rp 800 juta wajarlah, advokat nerima itu,” ucap Fahzal menimpali.

Namun, pada proses penyidikan honor tersebut naik menjadi Rp3,1 miliar yang disebut berasal dari dana pribadi masing-masing tersangka.

“Jadi untuk proses penyidikan, nilai totalnya Rp3,1 M untuk tiga klien dan pada saat itu kami menandatangani PJH (perjanjian jasa hukum) sekitar tanggal 10 atau 11 Oktober setelah Pak Menteri SYL sudah mundur sebagai Mentan. Karena mundurnya 6 Oktober seingat saya,” terang
Kepada eks juru bicara KPK itu.

“Pak SYL juga mengatakan secara tegas, dana itu bersumber dari pribadi. Bahkan yang saat itu saya dengar Pak Syahrul mengatakan ke salah satu orang yang hadir di sana agar mencarikan lebih dahulu pinjaman,” sambungnya.

Lebih lanjut, Febri menjelaskan bahwa honor tersebut dibayarkan oleh SYL, Kasdi, dan Hatta pada masa penahanan mereka di KPK.

“Rp 3,1 M sudah diterima?” tanya  Rianto Adam Pontoh.

“Sudah,” jawab Febri.

Apakah saudara tahu itu uang pribadi atau Kementan?” tambah Rianto.

“Uang pribadi, Yang Mulia,” tandas Febri.

Diketahui, Syahrul Yasin Limpo didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan 2020 hingga 2023.

SYL didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Reporter: Ainul Ghurri
Editor: Darman Tanjung

Tagged: , , ,