KEADILAN – DPR mendorong bantuan sosial (bansos) disalurkan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini dilakukan agar dibagikan secara efektif dan tepat sasaran serta menghindari kepentingan politik tertentu.

“Sudah jadi tanggung jawab kami selaku wakil rakyat memastikan bahwa program tersebut benar-benar tepat sasaran,” ujar anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto melalui keterangannya kepada wartawan, Jumat (5/1/2023).

Apalagi kata Darmadi, bansos merupakan pelaksanaan amanah Undang-Undang Dasar 1945. “Negara punya kewajiban memastikan rakyatnya tidak ada yang kekurangan dalam hal bahan pokok, termasuk rakyat kecil. Kalau dihapus, program itu bukan pilihan yang bijak. Justru hanya akan menambah beban baru bagi negara nantinya,” tegasnya.

Politisi PDIP ini menegaskan, program ini telah menjadi instrumen penting dalam menopang keberlangsungan hidup masyarakat kelas bawah. Meskipun dalam pelaksanaannya masih kerap terdengar berbagai macam kendala.

Dia meminta penyaluran bansos mesti bisa disalurkan dengan tepat sasaran dan tepat waktu. Sehingga diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat dari legislatif. Pihaknya pun mengaku saat ini tengah menginisiasi pembentukan Panitia Kerja (Panja) Efektivitas Penyaluran Bansos, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR.

“Komisi VI DPR berharap lewat Panja akan mudah mengawasi distribusi terhadap empat program bantuan pangan yang tengah berjalan senilai Rp 400 triliun lebih tersebut. Jangan sampai di tengah gegap gempita pemilu, bantuan untuk rakyat diselewengkan. Ini harus kita jaga dan antisipasi,” tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) pada tahun 2023 mencapai Rp476 triliun. Anggaran ini meningkat 3,3% dari tahun 2022.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya alokasi berbagai program subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM)

Program yang mencakup Perlinsos antara lain 10 juta PKM, Program Keluarga Harapan (PKH), 18,8 juta KPM untuk Program Sembako, 500 ribu penerima program prakerja, 20,1 juta penerima Program Indonesia Pintar (PIP), 994 ribu mahasiswa KIP kuliah, bantuan iuran untuk PBI JKN sebanyak 98,8 juta peserta, 40,7 juta pelanggan listrik yang menerima subsidi listrik, 8 juta metrik ton kuota subsidi LPG 3 kg, dan bantuan uang muka perumahan untuk 220 ribu unit rumah.

Rincian daftar Perlinsos 2023 antara lain:

– Penyaluran PKH bagi 10 juta Keluarga Peneirma Manfaat (KPM) sebesar Rp28,7 triliun

– Pemberian bantuan sosial melalui kartu sembako bagi 18,8 juta KPM sebesar Rp45,1 triliun

– Subsidi energi dan nonenergi kepada rumah tangga miskin dan rentan, UMKM, petani serta transportasi publik Rp290,6 triliun

– Penerima bantuan iuran JKN 96,8 juta peserta Rp46,5 triliun

– Penerima bantuan Indonesia Pintar untuk 20,1 juta siswa sebesar Rp9,7 triliun

– Penerima bantuan Bidikmisi/Kartu Indonesia Pintar Kulian untuk 99,3 ribu mahasiswa sebesar Rp12,8 triliun

Kemudian, pemerintah juga menyiapkan bantuan berupa beras kepada 21,3 juta KPM dan bantuan paket protein berupa telur dan daging ayam kepada 1,4 juta KPM dengan balita stunting di dalamnya. Nilainya mencapai Rp8,2 triliun.

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Odorikus Holang