KEADILAN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak mengikuti jejak Presiden Seoharto untuk mundur dari jabatannya. Hal tersebut dilakukan sebagai tanggungjawab moral atas terjadinya kecurangan pemilu yang masif dan terstruktur yang diklaim sejumlah pihak.

Hal tersebut diutarakan mantan Menteri Agama Jenderal (Purn) TNI Fachrul Razi dalam orasinya saat ikut berdemonstrasi di depan gerbang utama Gedung DPR RI, Senayan, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024).

“Jokowi berkenan mencontoh Pak Harto untuk mundur. Di sisa jabatan itu bisa dilakukan dengan baik oleh Wakil Presiden Maruf Amin. Kembalikan kedaulatan rakyat sesuai amanat konstitusi,” tegasnya.

Menurut Fachrul, kecurangan dan cawe-cawe Jokowi dalam pemilu 2024 bukanlah hoaks. Dia juga menyoroti Komisi HAM PBB yang menyinggung tentang kecurangan pemilu dinasti politik di Indonesia.

“Itu sangat memalukan Indonsia. Oleh karena itu, kita berharap anggota dewan terhormat untuk berkenan melaksanakan hak angket untuk bisa meminta pertanggungjawaban Presiden secara jujur dan adil,” jelasnya.

BERITA TERKAIT: Merah Putih Berkibar, Demonstran Berorasi di Depan Gedung DPR RI

Padahal kata Fachrul, Presiden Jokowi saat disumpah setelah terpilih dalam pemilu 2019 silam supaya melaksanakan kewajiban sebagai presiden dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

“Dengan beliau cawe-cawe berarti beliau tidak adil. Beliau telah melanggar sumpahnya. Selanjutnya KPU diacak-acak. Kemudian beliau juga acak-acak konstitusi. MK yang harusnya menguji UU terhadap UUD malah digunakan untuk membentuk UU baru yang meloloskan anaknya maju menjadi wakil presiden. Ini semua sangat mengecewakan kita,” tukasnya.

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar