KEADILAN – Kehadiran negara amat sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana banjir bandang lahar dingin melanda Sumbar dan terjadi di tiga kabupaten/kota sejak Sabtu (11/5).
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang nota bene wakil pemerintah pusat di Provinsi Sumbar telah menetapkan masa tanggap darurat banjir bandang dan banjir lahar dingin Gunung Marapi selama 14 hari, sejak 12 Mei hingga 25 Mei mendatang.
Upaya pemerintah setempat jelas tidak mampu menangani masa tanggap darurat. Sebab, ada sebanyak 5000 penduduk yang kehilangan rumah tempat tinggal. “Kemampuan pemerintah setempat jelas amat tidak mencukupi. Apalagi bencana tersebut telah membuat akses-akses jalan darat antarkota dan kabupaten tertutup,”kata Guspardi Gaus, anggota legislative asal Sumbar.
Menurut Gaus, penanganan bencana di Sumbar butuh akselerasi, butuh sumber daya nasional untuk melakukan penanggulangan. Bahkan, usul untuk menjadikan bencana itu sebagai bencana nasional pun telah mengemuka.
Dalam rapat paripurna DPR, legislator asal Sumbar Guspardi Gaus meminta pimpinan DPR untuk menyurati pemerintah pusat supaya lebih memberikan perhatian kepada bencana itu. Bencana di Sumbar merupakan duka bangsa Indonesia juga.
Meskipun belum mendatangi lokasi bencana, Presiden Joko Widodo pun telah memerintahkan kepada perangkatnya untuk mengambil langkah-langkah proaktif agar mengoordinasikan upaya bantuan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak.
Langkah Cepat Kementerian PUPR
Mengetahui betapa dahsyatnya bencana alam di Sumbar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bergerak cepat mengerahkan alat-alat berat.
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Maulidya Indah Junica mengatakan alat berat yang dikerahkan difokuskan untuk membersihkan material lumpur dan material vulkanik Gunung Marapi serta membuka jalan akses untuk mengalirkan bantuan dan logistik.
“Penanganan dan langkah-langkah antisipasi dilaksanakan seluruh Unit Organisasi Kementerian PUPR. Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, Ditjen Sumber Daya Air memobilisasi alat berat berupa 5 (lima) unit excavator standar PC 200 untuk pembersihan material lumpur dan material vulkanik Gunung Marapi. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Ditjen Bina Marga memobilisasi alat berupa 8 (delapan) unit excavator juga untuk membersihkan material banjiran,” kata Maulidya Indah.
Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan air minum dan sanitasi bagi masyarakat terdampak, Satuan Tugas Tanggap Darurat Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Barat telah melakukan asesmen kebutuhan sarana dan prasarana (sarpras) yang dibutuhkan. Tim Tanggap Darurat Kementerian PUPR telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar untuk melakukan monitoring kondisi terkini.
“Hasil monitoring Tim Tanggap Darurat BPPW Sumatera Barat mengantisipasi kebutuhan sarpras. BPPW Sumatera Barat masih melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar bilamana ada kebutuhan/permintaan sarpras,” kata Maulidya.
Maulidya mengatakan BWS Sumatera V juga melakukan koordinasi dengan BPJN Sumatera Barat untuk penanganan jalan di Lembah Anai yang mengalami longsor, sehingga membuat lalu lintas terganggu, terutama jalur penghubung Kota Padang-Bukit Tinggi.
“Dari hasil koordinasi tersebut, BWS Sumatera V akan mensupport kebutuhan bronjong sekitar 1.000-1.500 unit dan 1 unit alat berat,” jelasnya.
Selain itu, dari hasil monitoring kondisi jalan nasional di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar oleh BPJN Sumatera Barat juga didapati ruas Batas Kota Padang Panjang – Sicincin, tepatnya di KM 62+000 – KM 67+600 amblas. Kerusakan juga terjadi pada Jembatan Margayasa A, Jembatan Margayasa B, dan Jembatan Pincuran Batung.
“Kementerian PUPR telah memasang rambu peringatan genangan banjir dan membuat posko siaga tanggap bencana. Saat ini masih dilakukan penanganan darurat terhadap jalan putus/amblas/longsor,” kata Maulidya.
Reporter: Junaidi Hasibuan
Editor: Penerus Bonar
