Gibran Resmi Mundur dari Kursi Wapres, MPR Siapkan Pengganti

KEADILAN – Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan pengunduran diri tersebut dengan membacakan isi surat Gibran di hadapan awak media di kompleks parlemen.

“Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri,” ucap Muzani saat membacakan surat tersebut.

Muzani juga memperlihatkan dokumen pengunduran diri itu kepada awak media sebagai bukti penyerahan surat secara resmi.

Gibran mendatangi kompleks MPR sekitar pukul 11.00 WIB untuk menyerahkan surat tersebut. Kedatangannya disambut sejumlah pimpinan MPR.

Mengenakan jas hitam dan dasi merah, Gibran langsung menuju ruang pimpinan MPR tanpa memberikan keterangan kepada wartawan.

Sebelum menyerahkan surat kepada MPR, Gibran diketahui telah menyampaikan keinginan untuk mundur kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026).

Pengunduran Diri Gibran di Tengah Tekanan Politik

Keputusan Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden terjadi ketika tekanan politik di parlemen semakin menguat. Situasi tersebut berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran yang menjadi sorotan setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Langkah tersebut ditempuh untuk menindaklanjuti polemik ijazah dan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.
Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.

Putusan MA tersebut berkaitan dengan putusan MK sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran ketika menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
Merespons persoalan tersebut, sejumlah anggota DPR mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu instrumen konstitusional DPR untuk menyikapi dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden.

Ketentuan tersebut mencakup sejumlah dugaan pelanggaran, mulai dari pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, hingga kondisi ketika presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.

Di tengah perkembangan tersebut, agenda Sidang Paripurna DPR yang semula dijadwalkan berlangsung pada Kamis siang dibatalkan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya.

MPR Siapkan Pemilihan Wakil Presiden Baru

Setelah menerima surat pengunduran diri Gibran, Ahmad Muzani bersama sejumlah pimpinan MPR bertolak dari kompleks parlemen untuk berkonsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto.

Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas penentuan jadwal Sidang Paripurna MPR yang akan memproses pemilihan wakil presiden baru sebagai pengganti Gibran.

“Nah, saya sekarang ditunggu oleh Presiden untuk berkonsultasi tanggal, nyocokin tanggal,” kata Muzani.

Muzani menjelaskan, MPR memiliki waktu 60 hari untuk menyelenggarakan Sidang Paripurna pemilihan wakil presiden pengganti Gibran.

Dalam proses tersebut, MPR juga akan mengirimkan surat kepada Presiden untuk meminta dua nama calon wakil presiden yang nantinya diajukan dalam sidang pemilihan.

Sebagai langkah awal, MPR menjadwalkan rapat gabungan pada Jumat (12/11/2026) pukul 14.00 WIB. Rapat tersebut akan membahas empat agenda utama terkait proses pergantian wakil presiden.

Pertama, menentukan tanggal pelaksanaan Sidang Paripurna MPR untuk memilih wakil presiden baru.

Kedua, menyepakati pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengusulkan dua nama calon wakil presiden.

Ketiga, membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dokumen calon wakil presiden yang diajukan Presiden.

Keempat, membentuk tim ad hoc yang bertugas menyusun rancangan ketetapan MPR sebagai dasar pelaksanaan proses pemilihan.

“Itulah ketetapan yang akan kita putuskan pada Jumat besok jam 14.00 WIB,” ujar Muzani.

Dengan diterimanya surat pengunduran diri Gibran, MPR kini mulai mempersiapkan tahapan pergantian wakil presiden melalui mekanisme yang berlaku. Penentuan dua kandidat dari Presiden dan jadwal Sidang Paripurna menjadi tahapan penting dalam proses tersebut.