KEADILAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan tetap memeriksa Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor sekalipun yang bersangkutan memenangkan gugatan praperadilan. Termasuk membuka peluang membuat surat perintah penyidikan (Sprindik) baru. Demikian dikatakan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung KPK Jakarta, Rabu (13/11/2024).
Menurut Tessa pihaknya saat ini masih mempelajari dulu putusan praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang membatalkan status tersangka Sahbirin Noor. Setelah itu baru KPK menentukan sikap.
“Tindak lanjutnya adalah menerima risalah atau hasil putusan praperadilan terlebih dahulu. Nanti akan dilihat perkembangannya. Apakah penggalian informasi, penggalian keterangan yang dilakukan oleh penyidik ini dapat kembali membuat adanya surat perintah penyidikan yang baru,” kata Tessa.
Terkait rencana pemeriksaan Sahbirin, Tessa mengatakan penyidik tetap akan memeriksa Sahbirin meski ia menang praperadilan. Sebab gugatan praperadilan yang dimenangkan Sahbirin Noor hanya menguji aspek formil pada proses penetapan status tersangka dan tidak mempengaruhi materi penyidikan.
“Yang bersangkutan dapat diminta keterangan sebagai saksi. Praperadilan ini hanya menguji dari aspek formil saja, bukan aspek materil,” ujarnya.
Tessa menyebutkan, putusan praperadilan tak berpengaruh terhadap proses penyidikan yang masih berlangsung. Apalagi, kepada para tersangka lainnya yang sudah ditahan oleh KPK.
“Tentunya tidak berpengaruh terhadap penyidikan yang sudah berjalan ya. Tersangkanya sudah dilakukan penahanan dan nanti akan dilihat perkembangannya dan penggalian informasi,” terangnya.
Tessa menyayangkan putusan praperadilan Paman Birin tersebut. Sebab, KPK menetapkan tersangka Gubernur Kalimantan Selatan itu telah menemukan dua alat bukti.
“Penetapan Tersangka tersebut telah sesuai ketentuan dalam UU Nomor 19 tahun 2019 Jo UU Nomor 30 tahun 2002 Pasal 44, bahwa pada penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi, salah satu tugasnya adalah untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, yang selanjutnya untuk menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagai Tersangka,” terangnya.
Selain itu, pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK adalah lex specialist. Sehingga, kata Tessa, hakim sepatutnya mempertimbangkan kewenangan lex specialist KPK tersebut. Meski demikian, KPK tetap menghormati setiap putusan majelis hakim.
“KPK akan segera mempelajari risalah putusan ini untuk mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya,” pungkasnya.
Diketahui, Hakim Tunggal Afrizal Hady mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Sahbirin. Afrizal menyatakan, langkah KPK menetapkan Sahbirin sebagai tersangka adalah perbuatan sewenang-wenang karena tak sesuai dengan prosedur hukum.
