KEADILAN – Perdebatan antara partai berkuasa dengan oposisi adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Hal tersebut diutarakan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menanggapi viralnya pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut ada tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur. Alasannya, calon presiden dan wakil presidenakan diatur sedemikian rupa sehingga hanya diikuti dua paslon capres-cawapres.

“Kemudian, apakah ada indikasi kecurangan? hadirnya Bawaslu itu untuk meredusir kecurangan,” ujar Rahmat dalam diskusi di Press Room DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022).

Rahmat menambahkan, kecurangan dalam Pemilu tidak mungkin bisa dihilangkan. Kecurangan tersebut selalu karena adanya kompetisi yang begitu kompetitif. “Nah kita menjaga semua agar on the track (sesuai jalur),” tegasnya.

Ciri khas demokrasi Indonesia, kata Rahmat, adalah saling menyentil satu sama lain. Meski demikian pada akhirnya akan tetap berdamai. “Menurut saya ini pertanda baik,” katanya.

Menurut Rahmat, setiap Pemilu pasti ada dinamika yang agak tegang. Bahkan, Bawaslu kerap menemukan kegiatan kampanye yang berujung pelanggaran.

“Misalnya kampanye di tempat keagamaan, kampanye di tempat pendidikan itu pelanggaran atau kemudian penyebaran politik uang sudah dimulai di tahun 2003,” katanya.

“Boleh tegang tapi tidak kemudian saling menyerang melalui hal-hal yang tidak diperbolehkan. Menyerang pribadi itu kan tidak diperbolehkan. Inilah yang harus kita jaga bersama,” tukasnya.

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar