Keadilan

KEADILAN – Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Filsafat Theologi (STFT) Jakarta berharap Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 beretika dan berintegritas. Pemilihan Umum 2024 harus berjalan sesuai dengan cita-cita bangsa.

Dalam hal ini, harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial.

“Demokrasi menjadi sistem yang kita pilih bersama untuk mencapai tujuan tersebut, dengan harga mahal Reformasi 1998. Bangsa Indonesia merindukan pemimpin yang menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang menaruh kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan,” ujar Ketua Sivitas STFT, Binsar Jonathan Pakpahan melalui keterangannya, Minggu (4/2/2024).

Namun fakta situasi politik saat ini kata Binsar tak sedikit tindakan yang melawan hati nurani dan tidak sesuai dengan semangat yang menjiwai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

“Pencalonan wakil presiden yang diputuskan dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, yang kemudian terbukti melanggar kode etik, namun keputusannya tidak bisa dibatalkan,” tegasnya.

Lanjut Binsar, pembagian bantuan sosial (bansos) berupa beras dll. dan bantuan langsung tunai (BLT) sebagaimana diberitakan media yang disebutkan oleh beberapa menteri sebagai bantuan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut diduga bertujuan untuk mendukung pasangan calon (paslon) tertentu. “Sementara semua itu adalah uang rakyat,” tegasnya.

Kemudian kata Binsar, diduga ada pengarahan aparatur negara untuk mendukung paslon tertentu dan melakukan tindak kekerasan yang terlihat dari beberapa berita di media.

Untuk itu, Binsar menegaskan, pihaknya meminta Presiden Jokowi dan jajarannya untuk menjamin pemilu yang jujur dan adil (imparsial), tidak memihak (netral), menegakkan hukum sepenuhnya, menjunjung etika dan integritas

“Serta tidak memanfaatkan lembaga kepresidenan untuk mendukung
paslon tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu 2024,” jelasnya.

Binsar juga meminta penghentian penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan pencalonan di Pemilu,
termasuk politisasi bantuan sosial yang pada dasarnya diambil dari rakyat untuk membantu rakyat yang paling membutuhkan.

“Kami mengingatkan semua penyelenggara negara untuk tidak berpihak kepada paslon mana pun selain kepada bangsa dan negara. Pemilu 2024 perlu menjaga keluhuran bangsa dan negara yang beradab, serta mendapat legitimasi dari rakyat. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, anda juga bertanggung jawab kepada Tuhan,” katanya.

Binsar juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan dan menjadi saksi untuk memastikan pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta mendorong untuk memilih calon dan/atau partai yang cakap, cinta akan Tuhan, dapat dipercaya, dan benci kepada suap; yang menjunjung tinggi kebenaran, etika, integritas, dan berpihak kepada rakyat kecil.

“Pemilihan Umum 2024 di Rabu, 14 Februari 2024, bertepatan dengan hari pertama masa Prapaskah dalam tradisi Kekristenan, yang dikenal sebagai Rabu Abu. Abu yang diusapkan di dahi, mengingatkan manusia akan kefanaan hidup karena dia berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu, memanggil semua untuk bertobat
dan kembali kepada kebenaran yang diajarkan-Nya. Seruan ini juga adalah panggilan pertobatan untuk kembali ke jalan kebenaran, menuju bangsa yang bermartabat,” tukasnya.

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar

BACA JUGA: Bus Parwisata Kecelakaan di Tol Ngawi-Solo, Tiga Penumpang Tewas

Tagged: , ,