KEADILAN – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) terus berjalan mengulik dana pencucian uang Rp349 triliun. Namun fokus Satgas TPPU saat ini menyelidiki kasus importasi emas Rp189 triliun.
Hal tersebut diutarakan Mahfud saat setelah menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (21/8/2023). “Ini semua sedang bejalan, tidak ada yang hilang dan tidak boleh hilang,” tegas Mahfud.
Dia menegaskan, Satgas TPPU telah menemukan indikasi pelanggaran atau dugaan tindak pidana dalam kasus importasi emas di lingkup Kementerian Keuangan RI itu.
Hasil penyelidikan tersebut berupa, adanya perbedaan jumlah ekspor emas yang dilakukan oleh SB, termasuk seluruh perusahaan yang dimiliki SB dengan jumlah bahan baku yang diperoleh melalui importasi pada periode 2017-2019.
Lanjutnya, atas dugaan ini Tim Satgas dan Tim Ahli telah memberikan berbagai masukan dan rekomendasi serta langkah-langkah tambahan untuk lebih memperjelas dugaan tindak pidana yang terjadi.
Tim Penyidik Bea Cukai masih terus melakukan pendalaman dengan melakukan pemanggilan kepada berbagai pihak termasuk berkoordinasi serta bekerjasama dengan otoritas terkait seperti PPATK untuk mendalami transaksi keuangan, Bappebti untuk mendalami aktivitas perdagangan emas, Direktorat Jenderal Pajak untuk mendalami aktivitas usaha yang dijalankan. Tim Bea Cukai juga telah meminta data kepabeanan kepada Singapore Customs Authority.
Sejauh ini katanya, Tim Satgas juga sedang mendalami adanya dugaan tindak pidana selain tindak pidana Kepabeanan. Dalam hal terdapat bukti kuat adanya indikasi tindak pidana lain, dibuka kemungkinan untuk dilakukan investigasi secara paralel oleh aparat penegak hukum lain seperti kepolisian.
Terkait indikasi tersangka, dia menjelaskan bahwa hal tersebut masih jalan. Ia menekankan agar dipahami kasus 348 triliun adalah menyangkut 300 surat. “Apa sudah ditindak? Si Rafael Alun itu kan ada di situ. Kemudian emas di Soekarno Hatta juga dari situ yang pemecatan dan penersangkaan di Makassar, kan jalan. Jadi tidak ada yang berhenti, tapi jangan berpikir bahwa 300 triliun itu satu paket dan terpisah dari 300 surat,” tegasnya.
Satgas TPPU telah melaksanakan berbagai langkah supervisi dan evaluasi untuk mendorong penyelesaian 300 LHA/LHP/Informasi yang disampaikan PPATK kepada Kementerian Keuangan (DJBC, DJP, Itjen Kemenkeu), Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Satgas telah melaksanakan berbagai rapat koordinasi dan melakukan gelar perkara dengan K/L terkait, Tim Teknis Kementerian, dan Tim Ahli.
Tim Satgas juga telah meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendalami dugaan tindak pidana dibidang Perpajakan. Sebagai tindaklanjutnya PPATK telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas nama SB dan Perusahaannya kepada DJP. Jadi, atas kasus ini semula hanya dilakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana Kepabeanan, tetapi setelah Satgas, didalami pula dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
Tim DJP telah melakukan pemeriksaan lapangan, telah menyampaikan surat pemanggilan kepada 30 orang dan sudah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang. Dari pemeriksaan terhadap 8 orang tersebut ada pengakuan terkait transaksi pembelian emas batangan. Selain itu diduga ada nominee yang melakukan transaksi yang nilainya cukup signifikan yaitu Rp5,9 triliun. Tim Pajak sedang mendalami transaksi ini untuk menemukan Beneficial Ownernya.
Mahfud menegaskan bahwa, melihat kerja Satgas selama 3 bulan ini ada isu yang sangat penting terkait dengan bagaimana meningkatkan efektivitas rezim anti pencucian uang dalam kaitannya dengan Laporan Hasil Analisis/Hasil Pemeriksaan yang disampaikan PPATK.
“Kedepan perlu ada mekanisme baru untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pemantauan tindak lanjut Laporan Hasil Analisis/Hasil Pemeriksaan PPATK. Sejauh ini Kementerian/Lembaga yang menerima LHA/LHP/Informasi belum secara rutin menyampaikan informasi tindak lanjut kepada PPATK sehingga ada ketidaksinkronan data. Saya sudah meminta Satgas untuk menyusun rekomendasi perbaikan kedepan,” tukasnya.
Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar
