KEADILAN – Aktivis hak atas pangan dan gizi dari ormas Fian Indonesia Marthin Hadiwinata mengatakan, program makan siang bergizi gratis dari Presiden Prabowo Subianto berpotensi rawan dikorupsi. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, kata Marthin, Prabowo seharusnya menunjukkan komitmennya untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Marthin menjelaskan, program makan bergizi gratis adalah salah satu proyek strategis nasional (PSN) terkait pangan yang akan didorong oleh pemerintahan Prabowo. Potensi terjadinya korupsi juga muncul akibat skala programnya yang besar. Sehingga, kata Martin, KPK seharusnya dilibatkan dalam peran yang lebih signifikan untuk menghadapi kerawanan tersebut.

“Makan bergizi gratis berpotensi bancakan korupsi dan konflik kepentingan,” kata Marthin melalui keterangan tertulis yang dikutip pada Senin, (21/10/2024).

Menurutnya, korupsi terkait sumber daya agraria khususnya pangan, masih sangat tinggi. Kondisi itu juga menjadi ancaman bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun, Marthin menyayangkan Prabowo tidak membahas penguatan KPK dalam pidato kepresidenan pertamanya usai dilantik di Gedung MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024) kemarin.

“Prabowo sama sekali tidak menyebut pengembalian fungsi dan peran KPK sebagai lembaga independen,” pungkasnya.