KEADILAN- Presiden Jokowi menyebutkan, lebih dari 70 persen subsidi BBM justru dinikmati oleh golongan masyarakat mampu atau orang kaya, yakni para pemilik mobil pribadi.
“Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu,” kata Jokowi dalam konferensi pers kenaikan harga BBM di Jakarta, Sabtu (3/9/2022).
Oleh karena itu, Jokowi memastikan bahwa pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat itu harus tepat sasaran.
“Subsidi harus membutuhkan kepada masyarakat yang kurang mampu,” tegas Jokowi.
Untuk memastikan hal itu, Jokowi mengakui sudah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan dua persen transfer umum sebesar Rp2,17 triliun yang digunakan untuk bantuan angkutan umum, ojek online, dan nelayan.
Selain itu, sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu sebesar Rp150 ribu perbulan.
“Bantuan ini akan diberikan mulai September selama 4 bulan,” ucap Jokowi.
Terakhir, pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta perbulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu per bulan.
Dengan demikian, para pekerja yang di bawah gaji UMR akan diberikan bantuan oleh pemerintah dengan sebesar Rp600 ribu. Sayangnya, Jokowi tak menyebutkan secara detail soal durasi bantuan subsidi upah tersebut.
