KEADILAN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak patut dan etis mengomentari substansi debat ketiga calon presiden (capres) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istora Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024).

Hal tersebut diutarakan oleh Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menanggapi pertanyaan Jokowi yang meminta KPU RI mengubah format debat dievaluasi. Pasalnya kata Jokowi, debat ketiga tidak edukatif karena menyerang personal.

“Menurut saya tidak patut dan etis bagi seorang Presiden untuk mengomentari substansi dari debat yang dimaksud. Lebih-lebih kalau itu berkaitan dengan gaya, model, cara dan isi dari yang dipersoalkan,” ujar Ray saat dihubungi, Rabu (10/1/2024).

Menurut Ray, Presiden hanya diperkenankan memberi penjelasan atas pertanyaan yang berhubungan langsung dengan keseharian perjalanan pemerintahan.

“Sebut saja misalnya soal pembelian pesawat yang banyak diperbincangkan di dalam debat itu yang merupakan pesawat bekas dan nilai yang begitu fantastis. Itu mungkin boleh dijawab oleh Presiden,” tegasnya.

“Karena itu berhubungan dengan kebijakan beliau sendiri. Itu tidak berhubungan dengan kebijakan Menteri Pertahanan. Tapi tentu bagian dari kebijakan presiden sebagai kepala pemerintahan,” tambahnya.

Lanjut Ray, Presiden Jokowi tidak berhak kritisi teknis dan materi dalam debat. Karena hal tersebut bersifat personal. Presiden, kata Ray, harus tetap menjaga dirinya sebagai simbol yang netral.

“Meskipun beliau punya kecenderungan politik. Makanya Presiden tidak ada larangan menyatakan dukungan kepada salah satu paslon tetapi beliau tentu harus menempatkan diri jika beliau mendukung atau memperlihatkan dukungan dalam kapasitas beliau sebagai seorang presiden tetapi sebagai warga umumnya,” katanya.

Ray menegaskan, kalau Presiden Jokowi mau kampanye pasangan calon (paslon) tertentu harus cuti dari tugasnya. Kalau merujuk pada pertanyaan calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan, kata Ray, debat pada pemilu 2019 silam juga Jokowi mengutarakan hal yang sama soal tanah kepada capres Prabowo Subianto kala itu.

“Saya kira pertanyaan yang diutarakan paslon lain sangat normal dan etis. Lebih-lebih karena bagian yang dipertanyakan itu dulu juga pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Tetap soal kepemilikan tanah yang dimiliki oleh salah satu Paslon. Itu kan pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Jokowi 2019 lalu. Tapi kan enggak ada yang mengatakan pertanyaan itu bersifat serang personal,” tukasnya.

Sementara Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai Presiden Jokowi terlihat tendensius menilai debat ketiga. Kata Pangi, Presiden Jokowi tidak netral dalam mengomentari setiap debat capres dan cawapres.

“Kok Pak Jokowi terlihat tendensius banget dalam debat ketiga kemarin. Kenapa beliau enggak komentari anaknya yang debat gitu, Gibran waktu dengan Cak Imin. Itu kan perlu juga dikomentari sama Jokowi supaya fair yang banyak problem juga kan. Banyak kritik juga dan banyak masukan,” ujar Pangi saat dihubungi, Rabu (10/1/2024).

Menurut Pangi, makin terlihat manuver Presiden Jokowi mendukung paslon tertentu. “Kita lihat presiden makin partisan, makin cawe-cawe dan ikutan. Sampai-sampainya Presiden ikut komentari debat capres. Ada apa ini? Itu ada maunya. Pernyataan atau statemen seperti ini memang mempertgas saja bahwa Presiden Jokowi itu berpihak ketika Prabowo babak belur, dirujak kemarin ya, coba terima,” katanya.

Pangi pun yakin KPU RI tidak mengikuti kemauan Presiden Jokowi. KPU akan konsisten mempertahankan format debatnya. Pangi justru melihat ada kecemasan dalam diri Presiden Jokowi. Namun dia tidak menjelaskan kecemasan yang dimaksud.

Pangi menjelaskan, saling menyerang dalam berdebat hal yang lumrah. Misalnya adu data dan saling sindir satu sama lain. Pangi pun mencontohkan debat di Amerika Serikat.

“Di Amerika saja debat begitu keras, ada saling tekel, menghujat, biasa saja. Tapi kalau Indonesia, budaya ketimuran masih kuat ya, kita enggak boleh menyerang secara personal tapi yang menyerang personal Prabowo sendiri sebenarnya. Anies disebut tidak pantas bicara etika lah, kemudian anda salah, keliru. Itu kan membunuh karakter juga,” tukasnya.

Diberitakan, Presiden Jokowi menilai debat ketiga Pilpres yang dihelat Minggu (7/1) itu tidak edukatif karena banyak serangan yang bersifat personal. Karenanya, Ia meminta agar format debat Pilpres 2024 dievaluasi.

“Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup,” kata Jokowi di Serang, Senin (8/1).

Jokowi mengatakan, serang menyerang wajar dalam debat asalkan seputar kebijakan atau visi dan bukan personal. Ia menilai debat yang saling serang personal tidak memberikan edukasi kepada masyarakat dan malah mengaburkan gagasan para paslon.

“Saling menyerang enggak apa-apa tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang. Bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira enggak baik dan enggak mengedukasi,” jelasnya.

Tidak Akan Berubah

Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menegaskan, pihak penyelenggara tidak berwenang untuk menilai substansi debat Pilpres 2024.

“Saya tidak komentar ya. KPU ini kan menyelenggarakan debat sudah dengan berbagai macam pertimbangan dan pembicaraan, kesepakatan dengan semua tim pasangan calon, termasuk dengan televisi,” ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (9/1).

Hasyim menjelaskan bahwa format yang disepakati adalah debat dengan enam segmen. Pembagiannya adalah segmen pertama untuk penyampaian visi misi program, segmen kedua dan ketiga untuk menjawab pertanyaan dari panelis, segmen keempat dan kelima untuk calon saling tanya jawab, dan segmen keenam untuk calon menyampaikan penutup.

“Jadi tentang strategi, tentang substansi jawaban, bukan ranah KPU untuk membuat penilaian. KPU menyiapkan forum untuk debatnya. Jadi soal strateginya, substansinya itu sepenuhnya menjadi hak dan wewenang calon dan tim pasangan calon,” jelas Hasyim.

Hasyim menegaskan bahwa debat termasuk salah satu metode kampanye. Oleh karena itu, rakyat yang memiliki kewenangan untuk menilai kualitas debat, debat itu edukatif ataupun tidak, hingga jawaban atau pertanyaan yang disampaikan sesuai tema debat atau tidak.

Ia menyebut KPU tidak akan berkomentar mengenai substansi debat. Lebih lanjut, Hasyim mengatakan format debat keempat dan kelima Pilpres 2024 tidak akan berubah. Ia menyebut format debat Pilpres yang ada itu telah disepakati oleh pihak tim pasangan calon dan juga televisi penyelenggara. “Jadi memang modelnya seperti itu. Debat empat dan kelima pun akan begitu,” tukasnya.

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar