Tak Diundang di Rakernas, Presiden Jokowi Dinilai Langgar AD/ART Partai

KEADILAN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak diundang dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP lantaran sebagai kader dinilai telah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Hal tersebut diutarakan Ketua Steering Commitee (SC) Rakernas V, Djarot Saiful Hidayat saat konferensi pers menjelang pembukaan Rakernas di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024).

“Karena sudah bertentangan, bukan hanya pada AD/ART partai, melainkan juga pada konstitusi negara,” kata Djarot.

Djarot menegaskan, PDIP adalah partai ideologis yang menjunjung tinggi kebenaran dan konstitusi. Apabila ada kader yang melakukan pelanggaran etika dan konstitusi, maka sudah bukan lagi bagian dari keluarga besar partai berlogo banteng moncong putih.

Diketahui, awal kerenggangan hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP terendus sejak HUT PDIP tahun 2023 lalu. Semua bermula ketika Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri mengatakan bahwa Jokowi bukanlah apa-apa tanpa PDIP.

“Pak Jokowi iku yo ngono lho mentang-mentang. Lho iya padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP juga aduh kasihan dah,” ujar Megawati dalam pidato perayaan HUT ke-50 PDIP di JIExpo, Jakarta, Selasa (10/1/2023).

Perkataan Megawati itu disambut tepuk tangan ribuan kader yang hadir. Presiden, yang masih berstatus ‘petugas partai’, berada di kerumunan dan hanya menanggapinya dengan senyuman.

Sejak saat itu, hubungan Jokowi dan Megawati dikabarkan tak harmonis. Bahkan Jokowi tak dilibatkan saat Ganjar dipilih sebagai capres usungan mereka.

Perseteruan makin memanas saat putra Solo tersebut mengusung anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (Bacawapres) mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Di sisi lain, Gibran sebelumnya merupakan kader PDI-P yang diusung sebagai Wali Kota Solo. Saat ini Gibran belum menyelesaikan masa kepemimpinannya di Kota Solo.

PDI-P merasa sikap Gibran yang menerima tawaran buat menjadi cawapres Prabowo adalah bentuk pembangkangan terhadap partai. Sedangkan PDI-P saat ini mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai bakal capres-cawapres.

Awal Gabung PDIP

Jokowi memantapkan hati untuk bergabung dengan PDIP sekitar tahun 2004. Karir politiknya dimulai ketika ia bergabung dengan Dewan Perwakilan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Brengosan Purwosari, Solo. Di momen tersebut, Jokowi berkenalan dengan FX Hadi Rudyatmo.

Karier politiknya melaju di tahun 2005 saat Jokowi mencalonkan diri menjadi Wali Kota Surakarta bersama Rudyatmo. Saat itu ia didukung oleh PDIP dan sejumlah partai koalisi lainnya.

Saat menjabat sebagai Wali Kota Solo, Jokowi dikenal masyarakat sebagai pejabat yang senang dengan blusukan. Hingga kemudian, Jokowi berhasil terpilih kembali untuk periode kedua sebagai Wali Kota Solo di tahun 2010.

Keberhasilannya mengelola kota Solo yang dinilai humanis mampu menarik simpati partai politik dan tokoh politik nasional. Dalam Pilkada DKI 2012, Jokowi memenangkan kontestasi pemilihan calon gubernur berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang didukung oleh PDIP dan Gerindra.

Setelah berhasil menduduki kursi nomor 1 di DKI Jakarta, Jokowi kembali melaju ke pemilihan presiden 2014. Saat itu Jokowi maju sebagai calon presiden berpasangan dengan Jusuf Kalla. Ia pun berhasil menjadi Presiden Indonesia periode 2014-2019.

Tak cukup sampai di situ, Jokowi kembali mencalonkan diri sebagai di Pilpres 2019 berpasangan dengan Ma’ruf Amin. Dalam kontestasi tersebut, Jokowi berhasil mengalahkan Prabowo-Sandi.

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar

BACA JUGA: Menteri Basuki: “Gapai Indonesia Emas 2045 Sektor Air Kuncinya Reformasi Kelembagaan”