KEADILAN – Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap korporasi yang terindikasi terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan (karhutla).
Prabowo bahkan meminta polisi, kejaksaan, dan aparat intelijen segera melakukan penyelidikan. Jika ditemukan indikasi korporasi memerintahkan pembakaran lahan, izin usaha perusahaan tersebut diminta langsung dicabut.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Pekanbaru, Riau, Senin (24/8/2026).
“Saya minta polisi kejaksaan selidiki, intelijen selidiki. Kalau ada indikasi segera laporan, kita segera cabut,” ujar Prabowo dalam rapat yang dipantau melalui siaran Sekretariat Presiden.
Prabowo: Tidak Ada Pengecualian
Prabowo menegaskan, kebijakan pencabutan izin berlaku bagi seluruh korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan dalam pembakaran lahan.
Ia meminta aparat tidak memberikan perlakuan khusus kepada perusahaan mana pun.
“Siapapun korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka menyuruh bakar-bakar, kita cabut izinnya, seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, kepolisian memiliki peran penting untuk memastikan dugaan pembakaran lahan yang melibatkan korporasi dapat segera ditindak.
Ia juga meminta aparat tidak hanya bergerak setelah kebakaran terjadi, tetapi memperkuat langkah pencegahan di lapangan.
Masyarakat Diminta Tak Buka Lahan dengan Membakar
Selain korporasi, Prabowo meminta pemerintah dan aparat mencegah masyarakat melakukan pembakaran lahan dengan alasan membuka lahan.
Menurut dia, larangan pembakaran perlu disertai solusi bagi masyarakat yang membutuhkan lahan untuk kegiatan pertanian.
Karena itu, edukasi hingga tingkat desa dinilai penting agar masyarakat memahami risiko dan larangan membuka lahan dengan cara membakar.
Prabowo meminta pemerintah daerah, TNI, dan Polri membantu masyarakat membuka lahan dengan cara yang lebih aman dan terorganisasi.
“Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka bikin laporan ke camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka. TNI dan Polri akan membantu, pemda akan membantu rakyat, di organisir per kelompok tani, nanti biayanya bisa melalui KUR, koperasi,” ujar Prabowo.
Skema tersebut, kata Prabowo, dapat dilakukan melalui kelompok tani dengan dukungan pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan koperasi.
Langkah itu diharapkan dapat mencegah masyarakat memilih pembakaran sebagai cara cepat untuk membuka lahan.
Di sisi lain, penindakan terhadap korporasi dan pencegahan di tingkat masyarakat perlu berjalan bersamaan agar penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman setelah kebakaran terjadi.
Prabowo menegaskan aparat harus segera bertindak apabila menemukan indikasi adanya pihak yang sengaja membakar atau memerintahkan pembakaran hutan dan lahan.
