Poros Muda NU Setuju Desak DPR Segera Bentuk Pansus Haji

KEADILAN– Poros Muda Nahdlatul Ulama (NU) turut menyoroti fenomena penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Sebab, kebobrokan terkait pelayanan transportasi, makan, penginapan hotel, hingga dugaan jual beli kuota haji menjadi perhatian masyarakat.

Koordinator Nasional Poros Muda NU Dewa Micko, menyetujui pernyataan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar agar lembaga legislatif segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji.

Menurutnya, berbagai masalah dalam penyelenggaraan ibadah haji terus terjadi setiap tahun. Dinamika tersebut, kata Micko, tidak boleh dibiarkan oleh pemerintah.

“Begini, ini kan haji setiap tahun dan jika diperhatikan kendalanya itu lagi, (seperti) soal penginapan, pelayanan makan, transportasi, dan kesehatan,” tutur Micko dalam keterangan tertulis yang diterima keadilan.id Jumat (21/6/2024).

Bahkan Micko melihat, ada dugaan jual beli kuota haji terhadap beberapa travel yang merugikan calon jamaah haji.

“Apalagi kami melihat ada indikasi jual beli kuota haji terhadap beberapa travel tersebut, ini tidak bisa dibiarkan harus di Pansus-kan,” imbuh Micko.

Micko menegaskan, desakan pembentukan Pansus Haji jangan dianggap politis. Hal itu demi perbaikan carut-marut penyelenggaraan ibadah haji Tanah Air.

“Pansus Haji ini jangan dianggap apa-apa politis, kampungan sekali tanggapannya. Ini untuk perbaikan agar tidak terulang masalah lagi,” tandasnya.

“Ke depan kami Poros Muda NU akan melapor ke Fraksi PKB terkait carut-marut haji 2024,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Muhaimin Iskandar, menemukan berbagai masalah penyelenggaraan ibadah haji di Mekkah, Saudi Arabia.

Menurut Cak Imin sapaan akrabnya, masalah tersebut merupakan pengulangan dari tahun-tahun sebelumnya.

Atas temuan itu, Cak Imin mendesak agar DPR RI segera membentuk Pansus Haji. Nantinya, Pansus tersebut membedah semua persoalan penyelenggaraan haji agar tidak terjadi lagi di masa mendatang.

“Agar kesalahan yang sama tidak terulang, temuan-temuan Timwas Haji DPR RI harus ditindaklanjuti melalui Pansus,” kata Muhaimin, di Makkah, Arab Saudi, Kamis (20/6/2024) lalu.

Reporter: Ainul Ghurri
Editor: Darman Tanjung