KEADILAN – Penyidikan dan pengembangan perkara korupsi Makanan Bergisi Gratis (MBG) terus dikebut. Sehari setelah HUT RI ke-81, penyidik memeriksa enam orang saksi. Pemeriksaan hari Selasa (18/08/2026) tersebut untuk memperkuat dan mengembangkan perkara tersebut secara tuntas. Diantaranya FA selaku Akuntan Yayasan SPB dan Yayasan GBI.
Berdasarkan keterangan pers Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna, enam saksi tersebut berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Adapun keenam orang saksi yang hadir memenuhi panggilan Penyidik untuk dimintai keterangannya terdiri dari empat saksi berasal SPPG. Selain FA, saksi dari SPPG adalah UB dan J dari SPPG di Pandeglang Banten. Dan AS dari Yayasan BWI.
Sementara dari BGN yang diperiksa ada dua orang. Keduanya AB selaku Staf pada BGN dan DYU selaku Tenaga Ahli pada BGN.
Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
“Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian,” ujar Anang.
Sebagaimana diketahui Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung baru menetapkan tujuh tersangka. Ketujuhnya Dadan Hindayana (DH) drlsku Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Sony Sonjaya (SS) selaku Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi. Lodewyk Pusung (LP) selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi (yang saat ini tengah mengajukan praperadilan atas status tersangkanya).
Berikutnya Asep Yusuf Soemantri / AYS (AIS) selaku pihak swasta yang diduga diatur untuk mencari mitra dan mengintervensi verifikator. Andri Mulyono (AM) selaku Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) terkait kasus mark-up pengadaan motor listrik.
Brigjen Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan (LMI) selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN (eks Kepala Biro Hukum dan Humas BGN). BU oknum TNI aktif yang menjabat sebagai sekretaris deputi bidang penyediaan dan penyaluran BGN sekaligus pejabat pembuat komitmen (penanganan dilakukan secara koneksitas).
BACA JUGA: Wakil Jaksa Agung: Kejaksaan Harus Tegak Lurus dan Pulihkan Kepercayaan Publik













