KEADILAN – Penghapusan sistem zonasi sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus mempertimbangkan beragam aspirasi, mulai dari masyarakat hingga pemerintah agar implementasinya benar-benar berdampak positif bagi pendidikan di Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menanggapi permintaan Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti untuk menghilangkan sistem PPDB Zonasi melalui keterangannya yang diterima keadilan.id, Jumat (22/11/2024).
“Kami berpandangan sebaiknya kita mendengar pendapat publik dan stakeholder, dengan mengundang para pemangku kepentingan, termasuk Mendikdasmen Abdul Mu’ti, dinas-dinas pendidikan, guru, orang tua siswa, dan pemerhati pendidikan, untuk membahas efektivitas zonasi serta keluhan masyarakat,” jelas Hetifah.
Sistem PPDB Zonasi kata Hetifah diperkenalkan untuk mendekatkan akses pendidikan, mengurangi ketimpangan kualitas sekolah dan mencegah diskriminasi dalam dunia pendidikan.
Namun ia memandang sistem tersebut memang menghadapi tantangan dalam penerapannya, seperti ketidaksiapan fasilitas pendidikan di berbagai wilayah dan ketimpangan kualitas antar-sekolah.
Selain mendengarkan pendapat beragam pihak, Hetifah pun menyampaikan bahwa dampak sistem PPDB Zonasi harus dikaji terlebih dahulu dengan melakukan evaluasi secara mendalam terkait dampak positif dan negatif sejak sistem itu diberlakukan.
Selain itu kata Hetifah, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu mengeksplorasi alternatif jika sistem zonasi benar-benar dihapuskan.
“Jika sistem zonasi dianggap tidak efektif diperlukan alternatif yang lebih adil, seperti seleksi berbasis nilai (PPDB jalur prestasi diperkuat) atau dengan tambahan kuota afirmasi bagi siswa dari keluarga tidak mampu (PPDB jalur afirmasi),” tegasnya.
Hetifah menambahkan, pihaknya mendorong pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan, terutama terkait dengan pemerataan pendidikan. Menurut dia, masalah utama yang memicu kritik terhadap zonasi adalah ketimpangan kualitas antar-sekolah.
Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar
BACA JUGA: Guru Besar Keuangan Berpendapat Kerugian Negara dalam Korupsi Impor Gula Lembong Sangat Nyata
