KEADILAN– Koordinator aksi Front Penegak Daulat Rakyat Yusuf Blaegur mengatakan, kecurangan dan kejahatan Pemilu 2024 dilakukan secara terbuka, terstruktur, sistematis dan masif.
“(Kecurangan) ini dimulai dari Presiden (Jokowi) secara terbuka mengatakan dia akan cawe-cawe, dia akan berpihak pada satu paslon (pasangan calon). Kemudian setelah itu penggunaan aparat pemerintahan, mobilisasi, memanggil kepala desa, setelah itu politisasi bansos dan politik uang,” kata Yusuf di depan Kantor KPU, Senin (18/3/2024).
Bukan hanya itu, lanjut Yusuf, kecurangan Pemilu juga dilakukan dalam sistem informasi teknologi KPU di Singapura dengan menggunakan perusahaan swasta yakni Alibaba.
“Dari pelaksanaan Pemilu sampai pasca (Pemilu) ternyata banyak sekali kebohongan, bahkan server yang ada di Singapura yang menopang Sirekap menggunakan perusahaan swasta Alibaba,” tuturnya.
Ironisnya, ketika Pemilu masih berlangsung di Indonesia, salah satu Komisioner KPU malah melancong ke luar negeri. Namun , Yusuf tidak menyebutkan siapa yang dimaksud Komisioner itu.
“Nah ini yang kami anggap Pemilu terjadi kecurangan secara terstruktur sistematis, dan masif,” ujarnya.
Yusuf menyampaikan, selain melakukan aksi massa, pihaknya juga akan melakukan upaya pergerakan lain melalui jalur hukum seperti melaporkan kecurangan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan mendorong DPR RI untuk melakukan hak angket sebagai pihak kedaulatan rakyat.
“Kami lewat jalur hukum, kami laporkan pelanggaran termasuk mencoba ke MK. Kemudian ekstra parlementer. Ini kita anggap sebagai antisipasi kebuntuan ketika institusi lembaga negara yang tidak berpihak pada kedaulatan rakyat kami akan gunakan ini (demonstrasi) untuk mendesak kebijakan,” tandasnya.
Sebagai informasi, beberapa tokoh yang hadir dalam aksi tersebut antara lain Mayjen TNI (Purn) Soenarko, Jenderal TNI (Purn) Tyasno, Letjen TNI (Purn) Suharto, Marwan Batubara, Edy Mulyadi, dan pakar hukum tata negara Refly Harun.
Sejumlah tuntutan yang dibawa dalam aksi demo ini. Di antaranya, pelengseran Jokowi, hapuskan politik dinasti, audit forensik sistem IT (Sirekap) KPU, tolak hasil Pemilu curang, dan lainnya.
Pantauan keadilan.id di lokasi, demonstrasi ini turut diwarnai aksi bakar ban. Tampak asap membumbung hitam di sekitar kantor KPU RI.
Tampak aparat kepolisian berseragam anti huru-hara juga bersiaga. Mereka turut memasang barikade beton agar massa tak melakukan aksi di depan pintu masuk KPU. Sejumlah kendaraan taktis dan mobil water canon turut disiagakan di lokasi.
Reporter: Ainul Ghurri
Editor Darman Tanjung
