KEADILAN – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI akan mendalami soal pengawasan hingga pemberian sanksi dari Federasi Sepak Bola Internasional atau Fédération Internationale de Football Association (FIFA) kepada federasi negara yang menjadi anggotanya. Demikian dikatakan Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara.

“Pengawasan regulasi FIFA terhadap PSSI, mekanisme dan sanksi jika terdapat pelanggaran. Jadi kalau ada pelanggaran seperti apa mekanismenya, sanksinya seperti apa, dan segala macam,” ujar Beka di Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022).

Lanjut Beka, pihaknya menilai ada sejumlah pelanggaran yang terjadi dari tragedi Kanjuruhan. “Ini bukan hanya intervensi saja ini. Ini kan banyak diskusinya tentang intervensi pemerintah. Tapi kan pelanggaran-pelanggaran ini banyak sekali itemnya,” katanya.

Komnas HAM kata Beka, ingin mencari tahu soal mekanisme penyetujuan terhadap statuta PSSI. Sebab, PSSI mengklaim sudah mengadopsi statuta dari FIFA.

“PSSI sudah menyatakan bahwa Statuta PSSI sudah mengadopsi FIFA. Bahkan kami nanya, ada yang mengatakan sudah 80%, 90% sudah sesuai dengan statuta FIFA. Ini kan tentu FIFA menyetujui semua yang ada, bagaimana mekanismenya, pemberiannya, pengawasannya, dan lain sebagainya,” bebernya.

Komnas HAM juga kata Beka ingin bertanya soal pengawasan terhadap individu pengurus organisasi sepakbola di sebuah negara dan sanksi yang diberikan.

“Komnas HAM ingin mengetahui apakah FIFA mengawasi secara rutin terhadap federasi sepakbola. Komnas HAM ingin bertanya soal level pertanggungjawaban dan variabel sanksi yang diberikan terhadap sebuah federasi sepakbola,” tegasnya.

Beka yakin semua pihak sepakat bahwa ada dugaan pelanggaran HAM di tragedi kemanusiaan Kanjuruhan. Komnas HAM menaruh perhatian besar di Tragedi Kanjuruhan agar kasus ini terungkap tuntas.

“Korban dan keluarga mendapatkan keadilan, serta makin baiknya tata kelola persepakbolaan di Indonesia,” tukasnya.

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar