Komisi VI DPR RI dan BPKN Bahas Kesehatan Anak dan Gagal Ginjal Akut

KEADILAN – Komisi VI DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di ruang rapat Komisi VI, Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/11/2022). Pembahasan terkait soal kesehatan anao dan gagal ginjal akut.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung. Sementara perwakilan BPKN antara lain
Rizal E. Halim selaku Kepala BPKN dan Muhammad Mufti Mubarok selaku Wakil Ketua BPKN.

Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung mengatakan, rapat tersebut membahas persoalan kesehatan anak terutama kasus gagal ginjal akut. Anak-anak kata Martin merupakan bagian dari konsumen yang harus dilindungi.

x

Menurut Martin, konsumen sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi pertumbuhan ekonomi di Indonesia didominasi oleh pengeluaran konsumsi masyarakat, dibandingkan pengeluaran pemerintah dan sektor produksi.

“Perlindungan konsumen harus menjadi prioritas pemerintah sebab menyangkut kuantitas dan kualitas produksi pelayanan, kenyamanan dan keamanan dan kebutuhan konsumen sehari-hari,” tegasnya.

Lanjut Martin, pemerintah harus melindungi konsumen Indonesia dari pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab.

“Kondisi saat ini terkait permasalah di Industri kesehatan adalah beredarnya obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut pada balita yang menimbulkan banyak korban jiwa,” tegasnya.

Masyarakat kata Martin dilindungi oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Namun nyatanya tidak mendapat produk yang berkualitas apalagi produk itu memakan korban jiwa.

“Kasus tersebut tentunya membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah, DPR dan BPKN, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen atau perlindungan terhadap rakyat Indonesia,” tukasnya.

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar