KEADILAN – Komisi I DPR RI pertanyakan alasan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto tidak memaparkan soal penambahan matra Cyber atau matra ke-IV TNI.
Hal tersebut dikatakan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Nurul Arifin saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I DPR dengan Panglima TNI dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di ruang rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).
“(Mengapa) tidak sama sekali? tadi tidak ada dalam presentasi ini,” tanya Nurul.
Padahal sebelumnya kata Nurul, Panglima TNI saat RDP dengan Komisi I periode 2019-2024 berjanji akan membuat matra ke-IV itu.
“Mabes (TNI) waktu itu sempat mengatakan bahwa akan membuat cyber TNI sebagai matra keempat begitu. Jadi ini bagaimana?. Di Singapura sendiri sudah ada angkatannya. Sudah 3000 orang,” jelasnya.
Indonesia kata Nurul selalu menjadi negara terdampak sasaran serang cyber. Bahkan di kawasan ASEAN pada tahun 2024 masuk peringkat pertama.
Nurul pun mencontohkan data Badan Intelijen Strategi Indonesia (BAIS) yang dijual di web gelap atau dark web seharga US$ 1.000 hingga US$ 7.000 atau hingga sekitar Rp 114,72 miliar (asumsi kurs Rp 16.389 per dolar AS) pada bulan Juni 2024 lalu.
“Indonesia yang selalu diserang dan bahkan BAIS pernah didatanya juga pernah dijual di dark web gitu. Jadi, apakah ada atensi dari pihak Menhan? karena perangnya juga sudah perang cyber, asimetris,” tukasnya.
Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar
BACA JUGA: Golkar Minta Panglima TNI Perhatikan Satgas Pamtas Wilayah Indonesia-Malaysia
