KEADILAN – Koalisi Indonesia Maju (KIM) melahirkan KIM plus menjelang Pilkada 2024 yang digelar pada November mendatang. Lahirnya KIM plus diduga untuk menjegal sosok tertentu. Salah satu sasarannya pada Pilkada Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Direktur Executive Voxpol Center Research Pangi Syarwi Chaniago menegaskan bahwa, sosok yang paling mungkin dijegal adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

“Bisa jadi untuk menjegal sosok tertentu. Bisa jadi langkah untuk menjegal Anies tapi ada juga yang mengatakan itu supaya Anies dapat kursi,” ujar Pangi kepada keadilan.id, Selasa (06/08/2024).

Namun kata Pangi, Anies bukan lawan yang berat kalau bertarung dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bila hal itu terjadi, maka tidak akan muncul isu melawan kotak kosong.

“Ketika Ridwan Kamil maju di Jakarta sudah dipastikan Anies tidak ada kompetisinya. Saingannya enggak ada. Kalau dia ke Jakarta enggak ada saingannya,” tegasnya.

Namun kata Pangi, Pilkada yang bertarung melawan kotak kosong sangat tidak dianjurkan. Sebab hal tersebut keluar dari prinsip demokrasi.

“Perlu diselamatkan demokrasi. Kan harus dihadapkan pilihan yang banyak kepada masyarakat. Jangan pilihan terbatas. Karena enggak boleh juga terlalu banyak kotak kosong dalam pemilu kita,” jelasnya.

“Kalau kita bertarung ini kan kalah menang bertarung di gelanggang, bukan di luar gelanggang. Kalah menang itu hal biasa. Tapi kalau hanya menyediakan kotak kosong, partai ini kan menguji konsistensi dan keteguhan dari ketum-ketum Partai,” tambahnya.

Pangi menegaskan, Pilkada yang melawan kotak kosong bentuk kemunduran demokrasi. Sejatinya, masyarakat disajikan dengan pilihan calon yang banyak.

“Jangan terbatas. Supaya masyarakat punya pilihan alternatif. Kalau hanya dengan kotak kosong ya, sama saja partai membunuh demokrasi. Partai harus memperjuangkan demokrasi. Kotak kosong melanggar prinsip demokrasi karena pilihan terbatas,” tukasnya.

Politisi PDIP, Andreas Hugo Pareira sependapat dengan Pangi. Bagi Andreas, menciptakan kotak kosong sama dengan mengangkangi prinsip demokrasi.

“Rekayasa untuk menciptakan kotak kosong sama dengan mengangkangi prinsip-prinsip demokrasi substansial. Karena tentu rakyat tidak diberi kesempatan untuk mempunyai pilihan,” ujar Andreas kepada Keadilan.id, Selasa (6/8/2024).

Sementara Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan membantah KIM Plus dibentuk untuk menjegal Anies Baswedan maju kembali sebagai calon petahana di Pilgub.

“KIM Plus ini dibentuk untuk kemajuan Indonesia ke depan. Tidak hanya sebatas Pilkada,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).

Dasco menegaskan, KIM Plus tidak bisa menghalangi siapa pun untuk maju di Pilkada, termasuk Anies. “Sekarang ini alam demokrasi. Kalau partai politik ingin mencalonkan siapa kan kita juga enggak bisa melarang,” jelasnya.

KIM Plus adalah koalisi yang terdiri dari KIM, gabungan partai-partai pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024, beserta tambahan sejumlah partai lain. Jika terwujud, KIM Plus akan menjadi koalisi besar di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Keberadaan koalisi besar dapat mengurangi peluang calon-calon lain untuk maju sebagai kandidat kepala daerah. Sebab, ada syarat ambang batas 20 persen kursi di DPRD sebelum koalisi partai-partai dapat mengusung calon di Pilkada.

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar