KEADILAN – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi, belum lama ini menyebut Indonesia masih kalah menarik dari investor luar negeri ketimbang Vietnam dan Malaysia.
Kalangan pengusaha juga menilai masih minimnya minat investor asing untuk menanamkan modal di Tanah Air. Rupanya, tidak sedikit faktor menjadi sebab. “Termasuk birokrasi yang masih berbelit-belit,” kata Diana, belum lama ini, dalam keterangan di Jakarta.
Diana mengungkap, upaya pemerintah dalam memangkas rumitnya birokrasi ternyata gagal. Malah, UU Cipta Kerja tak menjamin kemudahan berinvestasi bagi pengusaha. Sebab, masih banyak yang mempersulit perizinan di lapangan.
Praktis, ini sulit dikontrol oleh pemerintah. Termasuk tingginya pungutan liar. Mulai dari pengurusan perizinan hingga pembangunan pabrik, sampai melibatkan pejabat pemerintah dan organisasi masyarakat.
Juga kepastian hukum yang menjadi masalah. Tak hanya itu, regulasi tumpang tindih dan lemahnya penindakan bagi terhadap pelanggar hukum juga menambah pelaku usaha bingung.
Menanggapi hal itu, Ketua Asosiasi Pariwisata Nasional (Asparnas) Ngadiman Sudiaman angkat bicara. Ia menuturkan persoalan tersebut menjadi masalah klasik yang hingga kini belum terselesaikan.
“Selain high cost economic, juga sumber daya manusia yang kurang produktif dan mahal dibandingkan negara lain, seperti Vietnam dan Thailand yang sangat produktif tenaga kerjanya,” katanya, dihubungi Keadilan.id, Jumat (19/7/2024).
Begitu pula dengan kemudahan usaha bagi investor. Bukannya mudah, lanjut Ngadiman, namun dipersulit dengan berbagai pengurusan izin, pungli, hingga tingkat kepastian hukum yang sangat memprihatinkan. Belum lagi banyak kasus mafia tanah.
“Saya sendiri mengalami banyak masalah di dalam investasi di suatu daerah. Contohnya, kasus tanah yang kami beli dari belasan tahun lalu dan bersertifikat, bisa dikalahkan oleh orang yang ngakunya membeli di tahun 1974 dengan selembar tulisan jual beli dibawah tangan,” jelasnya.
Bahkan, lanjut Ngadiman, tidak pernah ada pengukuran ulang dan ketiadaan sertifikat.
“Tapi, bisa dimenangkan oleh pengadilan dan menang di peninjauan kembali (PK). Hebat, kan sampai pengacara saya yang belajar hukum yang baru lulus tahu itu salah gugatan dan putusannya. Memang ajaib sekali. Tapi, inilah Indonesia. Kita masih banyak PR di dalam negeri yang harus dibenahi,” paparnya.
Reporter: Ceppy Febrinika Bachtiar
Editor: Syamsul Mahmuddin
Kapolri-Komnas HAM Didesak Usut Penembakan Aktivis HAM Papua
