KEADILAN – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai rencana Pemerintah Arab Saudi yang akan mengubah sistem pelaksanaan haji akan memberikan dampak positif pada profesionalitas biro haji.
Hal tersebut diutarakan Bambang menanggapi munculnya wacana perubahan sistem pelaksanaan haji dari muassasah menjadi syarikah (perusahaan).
Bambang pun meminta Kementerian Agama (Kemenag) supaya melakukan dialog dengan otoritas pelaksana haji Arab Saudi mengenai persyaratan dan kesiapan yang harus dipenuhi bagi penyelenggara haji dan calon jemaah haji Indonesia.
“Kemenag tidak boleh gagap merespons rencana perubahan sistem penyelenggaraan haji ini, dan selalu siap dalam menyesuaikan setiap kebijakan-kebijakan baru dari pihak Saudi. Mengingat, kebijakan apapun yang akan diambil Saudi akan berpengaruh pada desain penyelenggaraan haji di Tanah Air,” ujar Bambang kepada wartawan, Senin (17/1/2022).
Selanjutnya Bambang meminta pemerintah untuk mensosialisasikan kepada kepada masyarakat mengenai rencana perubahan sistem penyelenggaraan haji tersebut.
Perihal perubahan sistem dari muassassah ke syarikah sendiri sempat dibahas dalam rapat kerja (raker) antara Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR/RI, Kamis (13/1). Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Hilman Latief, menyebut dirinya telah mendapat informasi terkait perubahan sistem dari muassassah ke Syarikah.
“Terkait perubahan dari muassassah ke syarikah, ini sudah dipresentasikan konsepnya waktu kami berkunjung ke Saudi kemarin. Kelihatannya, bulan ini dalam proses transisi. Tapi ini belum official dari Saudi,” kata Hilman.
Adapun untuk perubahan ini, Hilman berharap Kemenag bersama Komisi VIII bisa melakukan penjajakan lebih lanjut saat melakukan kunjungan ke Arab Saudi.
Jika Kerajaan Saudi betul mengubah sistem panduan atau pelaksanaan haji dari muassassah ke syarikah, Hilman menyebut nantinya hal ini tidak lagi di bawah Kementerian Haji dan Umrah, tetapi juga menjadi bagian dari Kementerian Perdagangan Saudi.
