Kejagung Kabulkan Lagi 15 Permohonan Keadilan Restoratif

KEADILAN – Humanis ke bawah. Kejaksaan Agung pada hari Selasa (23/01/2024) kembali mengabulkan 15 permohonan keadilan restoratif. Permohonan ini disetujui Jaksa Agung RI ST Burhanuddin melalui Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana.

15 permohonan keadilan restoratif yang dikabulkan tersebut adalah:

1. Tersangka Tri Nurcahyoalias Baut bin Sarjiman dariKejaksaan Negeri Sleman, yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Kedua Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.
2. Tersangka Tofaogo Waruwualias Ama Fite dariKejaksaan Negeri Gunungsitoli, yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Tersangka Rean Agaribin Nazimuddin, B dari Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
4. Tersangka Andi Saputra alias Andi dari Kejaksaan Negeri Palu, yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan.
5. Tersangka Ratna Pincaraalias Ratna dari Kejaksaan Negeri Poso, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
6. Tersangka Tajuddin alias Taju dari Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
7. Tersangka I Cecep Supriatna alias Pepeh bin (Alm) Oom dan Tersangka II Yanggi Jeva Restia bin Arya Sopyan dari Kejaksaan Negeri Garut, yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.
8. Tersangka Eka Jaya Nugraha bin Wijaya Mulyana dari Kejaksaan Negeri Purwakarta, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
9. Tersangka Nanang Sadewa alias Bagong bin Sahdidari Kejaksaan Negeri Majalengka, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
10. Tersangka IIryanto Yahya Arif pgl Yan bin Yahya Arif, Tersangka II Kurniati pgl Nia binti Munir dan Tersangka III Ronaldo Pramana Putra pgl Naldo bin Iryanto Yahya Arifdari Kejaksaan Negeri Padang, yang disangka melanggar Pasal 76C jo.Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
11. Tersangka Rangga Mustafa Bin Markuat dari Kejaksaan Negeri Lampung Utara, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
12. Tersangka Hernawanalias Wawanbin Anwardari Kejaksaan Negeri Konawe, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian
13. Tersangka Gabriel Rivaldi Simbolon alias Aldi Simbolon dari Kejaksaan Negeri Asahan, yang disangka melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau Pasal 111 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
14. Tersangka I Fenansius Tarung alias Fenandan Tersangka II Arnoldus Adi alias Dus dari Kejaksaan Negeri Manggarai, yang disangka melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP tentang Pengeroyokan atau Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
15. Tersangka Okta Harpiansah bin Sarnan dari Kejaksaan Negeri Lahat, yang disangka melanggar Pasal 107 huruf d jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan.

Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative ini diberikan antara lain:

• Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;
• Tersangka belum pernah dihukum;
• Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
• Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
• Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
• Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;
• Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;
• Pertimbangan sosiologis;
• Masyarakat merespon positif.

Selanjutnya, Jampidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untu kmenerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

Reporter: Syamsul Mahmuddin
BACA: Usut Kejahatan Korporasi Duta Palma, Jaksa Periksa Pejabat Kementerian ATR/BPN