KEADILAN – Mantan Menteri (Mensos) Sosial Juliari Batubara mengklaim tidak pernah memberikan arahan kepada Adi Wahyono selaku Kepala Biro Umum untuk memungut uang dari para vendor penyedia bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang telah ditunjuk.

Hal itu, ia katakan saat agenda sidang pemeriksaan terdakwa kasus dugaan korupsi bansos Covid-19 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

“Tidak pernah, Pak Jaksa,” tutur Juliari Senin, (19/7/2021).

Tak berhenti di situ, jaksa penuntut umum KPK pun menanyakan perihal informasi informasi atau laporan pemungutan yang dilakukan Adi Wahyono atau Matheus Joko Santoso terkait pengadaan bansos tersebut untuk mengumpulkan sejumlah uang.

“Saya tidak pernah mengetahui dan tidak pernah ada yang melaporkan ke saya,” jawab Juliari kepada jaksa KPK.

Padahal, sumber yang mengetahui konstruksi perkara kasus bansos menyatakan, perintah memungut Rp10 ribu dari tiap paket bansos Covid-19 datang dari Juliari.

Nantinya, perusahaan bisa ditunjuk menjadi vendor penyedia bansos bila menyerahkan Rp10 ribu per paket yang mereka dapatkan.
Operator yang ditugasi untuk mengambil pungutan itu adalah Matheus. Selain fee atau biaya Rp10 ribu, Juliari diduga juga meminta kedua bawahannya memungut uang operasional di luar fee tadi.

Ainul Ghurri