KEADILAN– Dua mantan pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) didakwa turut menerima suap sebesar Rp2,6 miliar lebih dari proyek pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Keduanya adalah Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah.
“Terdakwa menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp2.625.000.000, 30.000 dollar Singapura, dan 20.000 dollar Amerika Serikat,” kata Jaksa KPK Irmansyah, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2023).
Jaksa menjelaskan, Harno Trimadi dan Fadliansyah menerima suap sebesar Rp3.266.406.800. Dengan perincian, senilai Rp2.625.000.000 ditambah 30.000 dolar Singapura atau setara Rp337.225.800 dan sejumlah 20.000 dolar AS atau setara Rp304.181.000.
Uang pelicin itu, diterima keduanya terkait proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api yang dikelola oleh DJKA pada Kemenhub di tahun anggaran 2018-2022.
“Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,” ujarnya.
Uang suap yang diterima kedua pejabat Kemenhub itu, berasal dari mantan Direktur Utama PT Kereta Api Properti Manajemen (KAPM), Yoseph Ibrahim dan Vice President PT KAPM, Parjono sebesar Rp1.125.000.000 (Rp1,1 miliar).
Sementara itu, uang asing sejumlah 30.000 dolar Singapura dan 20.000 dolar AS diterima Harno Trimadi dan Fadliansyah dari Dion Renato Sugiharto selaku penyedia pada lingkup Direktorat Prasarana DJKA Kemenhub.
Pemberian suap ini, terjadi lantaran Harno Trimadi selaku PPK dan Fadliansyah selaku KPA mengarahkan Kolompok Kerja (Pokja) pemilihan penyedia barang dan jasa pada Paket Pekerjaan Perbaikan Perlintasan Sebidang Wilayah Jawa dan Sumatera tahun anggaran 2022 supaya memenangkan PT Kereta Api Properti Manajemen.
Atas perbuatannya tersebut, keduanya dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan b Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
Keduanya juga dijerat dengan Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
Reporter: Ainul Ghurri
Editor: Darman Tanjung
