KEADILAN – DPR meminta Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menjelaskan kepada Komisi XIII tujuan permintaan pagu anggaran Rp20 triliun. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kejelasan penggunaan anggaran tersebut kelak.

“Nanti rekan-rekan di komisi XIII pasti akan melihat apa saja yang dibutuhkan dari 60 miliar sampai ke Rp20 triliun. Nanti akan dilihat apakah visibel atau tidak,” ujar Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Menurut Adies, anggaran kementerian HAM tersebut nantinya akan dibahas sekitar bulan April-Mei, termasuk ke dalam anggaran 2025 untuk anggaran 2026.

“Kalau anggaran 2024 untuk anggaran 2025 kan sudah selesai dibahas kemarin. Jadi pembahasannya pasti 2025 dimulai kalau enggak salah sekitar bulan April,” jelasnya.

Kementerian keuangan kata Adies akan menelaah apakah permintaan anggaran itu masuk akal dan mampu atau tidak negara memenuhi kebutuhan tersebut. Apalagi banyak juga kementerian-kementerian baru yang membutuhkan anggaran.

“Kementerian lama saja kemarin anggarannya kan masih ada yang kurang, ada yang minta penambahan. Nah belum lagi ada kementerian baru. Nanti mungkin akan dilihat di sana kawan-kawan komisi XIII mulai raker-raker, mungkin akan dilihat apanya yang kurang, apanya yang perlu ditambah dan nanti kita akan lihat apakah kebutuhan itu bisa kita berikan,” tukasnya.

Diketahui, Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan, kementeriannya membutuhkan anggaran Rp20 triliun untuk bisa membangun HAM di Indonesia.

Natalius memastikan, anggaran itu akan digunakan untuk membangun Universitas HAM bertaraf International terpadu dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika ) serta Laboratorium HAM termasuk forensik, Rumah Sakit HAM.

Kementerian HAM baru saja dibentuk pada masa Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Prabowo-Gibran mengangkat Natalius sebagai Menteri dan Wakil Menteri ditugaskan kepada Mugiyanto Sipin.

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar