KEADILAN – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sepakat supaya Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Bahasa Daerah dituntaskan pada pemerintahan selanjutnya.

“Kami menyetujui usulan jika RUU Bahasa Daerah dapat dibahas pada periode pemerintahan selanjutnya,” ujar Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda melalui keterangannya kepada wartawan, Rabu (17/4/2024).

Menurut Huda, RUU tersebut penting untuk pelindungan dan pengembangan bahasa daerah yang sejalan dengan upaya penyediaan guru bahasa daerah yang kompeten.

Huda menegaskan, penundaan pembahasan RUU Bahasa daerah merupakan usul dari Kemendikbudristek. Adapun pertimbangannya yaitu keterbatasan waktu pada akhir periode masa pemerintahan yang berpotensi membuat pembahasan menjadi tidak efektif.

“RUU Bahasa Daerah sebagai perangkat dalam menguatkan revitalisasi bahasa daerah. Semoga RUU Bahasa Daerah dapat diakselerasi secara baik dan disempurnakan sehingga dapat mendorong semua program di Kemendikbudristek,” jelasnya.

Sementara Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengatakan pemerintah mengusulkan pembahasan RUU tentang Bahasa Daerah dilanjutkan kembali pada masa periode pemerintahan selanjutnya. Pasalnya, saat ini waktu terbatas. Sementara pembahasannya melibatkan banyak pihak, termasuk anggota masyarakat, pegiat bahasa daerah, pakar, akademisi, serta praktisi di dunia kebahasaan.

“Kami mengusulkan agar pembahasan RUU Bahasa Daerah dilanjutkan pada masa pemerintahan selanjutnya,” tutur Nadiem.

Nadiem memastikan pemerintah tetap akan melakukan beragam upaya untuk menghormati dan memelihara bahasa daerah. Melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, kata Nadiem, tetap melakukan upaya perlindungan dan pengembangan bahasa daerah, antara lain dengan menghadirkan program revitalisasi bahasa daerah.

“Program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan bahasa daerah dengan cara dan materi yang menyenangkan di lingkungan keluarga, komunitas, dan sekolah dengan mempertimbangkan kondisi wilayah tutur,” pungkasnya.

Diketahui, Kemendikbudristek melalui Badan Bahasa sudah melaksanakan dua program terkait pelindungan dan pengembanagan bahasa daerah dan upaya penyediaan guru bahasa daerah, seperti:

1. Program Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD)

RBD melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan bahasa daerah dengan cara dan materi yang menyenangkan. Baik di lingkungan keluarga, komunitas dan sekolah dengan tetap mempertimbangkan tutur di wilayah tersebut.

Pada 2021, RBD menyasar tiga provinsi yakni Jawa barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Hasilnya lima bahasa daerah direvitalisasi yakni Sunda, Jawa, Makassar, Bagus dan Toraja.

Setiap tahunnya program ini mengalami peningkatan. Di tahun 2022 ada 13 provinsi dengan 39 bahasa daerah yang direvitalisasi.

Lalu, pada 2023 meningkat menjadi 25 provinsi dengan 72 bahasa daerah atau dialek yang direvitalisasi. Di tahun 2024, RBD dilaksanakan di semua provinsi Indonesia dengan 92 bahasa daerah yang direvitalisasi.

2. Program Pendeteksian Daya Hidup Bahasa Daerah.

Program ini dilakukan secara daring dengan penginputan data dan penghitungan dialektometri berbagai bahasa daerah. Pendeteksian dilakukan dengan mengukur daya hidup bahasa di suatu daerah secara tepat dan akurat serta pemutakhiran peta bahasa.

Sedangkan dalam upaya penyediaan guru bahasa daerah yang kompeten Badan Bahasa memiliki tiga upaya, yakni:

1. Menelaah urgensi regulasi terkait guru Bahasa Daerah. Karena guru Bahasa Daerah berbeda dengan guru seni budaya.

2. Menyiapkan program studi atau konsentrasi pilihan di perguruan tinggi sebagai upaya penyiapan sumber daya guru yang kompeten.

3. Menyiapkan dukungan dan penyiapan sumber daya penyiapan guru bahasa daerah melalui penerimaan seleksi CASN dalam upaya penerapan pembelajaran multilingual.

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar