KEADILAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) meminta anggaran Rp1,5 triliun untuk menanggulangi bencana alam seperti banjir dan longsor kepada Pemerintah Pusat (Perpus).

Hal tersebut diutarakan oleh Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi usai bertemu dengan Komisi V DPR RI di Ruang Sekretariat Komisi V DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2024).

“Secara total tadi ada lebih kurang Rp1,5 Triliun (yang kami minta-red),” ujar Mahyeldi kepada wartawan.

Menurut Mahyeldi, anggaran tersebut dimanfaatkan untuk meminimalisir dampak bencana kedepannya. Dia pun meminta dukungan pembangunan cekdam, mengingat ada 15 sungai yang berhulu di Gunung Marapi.

“Berangkat dari pengalaman Jogja, Jogja yang sungainya 10 sabodamnya itu 250 buah, dan kita di Marapi Sumbar sungainya 15 cekdamnya baru dua,” bebernya.

“Sebenarnya sudah saya rencanakan beberapa tahun yang lalu mudah-mudahan kita harapkan bisa dilaksnaakan sabodam ini, sehingga bisa meminimalsiir korban dan efek dari longsoran banjir apalagi ini lahar dingin yang berpotensi yang akan berakibat kepada masyarakat,” tambahnya.

Dia pun mengucapkan terima kasih kepada DPR RI lantaran telah diberikan ruang mempresentasikan beberapa hal berkaitan dengam bencana alam di wilayahnya.

Pada kesempatan itu, Mahyeldi meminta dukungan peralatan, untuk menanggulangi darurat bencana banjir dan tanah longsor. “Karena memang peralatan yang digunakan adalah bisa difungsikan untuk pengerjaaan yang lain, mudah-mudahan ini akan ada dukungan,” jelasnya.

Selain itu, Mahyeldi mengungkapkan satu di antara fokus terkait putusnya akses jalan di Padang Panjang, karena jalan tersebut. Dia berharap bantuan Komisi V DPR untuk meminta Kementerian PUPR segera memperbaiki agar akses transportasi bisa segera pulih.

“Ini juga harapan kami untuk jadi prioritas, secara bertahap mungkin dalam beberapa hari ini bisa untuk kendaraan roda dua, setelah itu mungkin bisa untuk kendaraan ringan kendaraan pribadi, setelah itu baru nanti jangka panjangnya untuk kendaraan bus dan kemudian kendaraan berat lainnya, karena ini jalur yang vital untuk Sumbar,” tukasnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi V DPR Muhammad Iqbal memastikan, pihaknya akan mengkomunikasikan kepada kementerian terkait permohonan anggaran Rp1,5 triliun.

“Berkaitan dengan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun salah satunya adalah untuk membangun cekdam-cekdam tadi agar juga terjadi lahar dingin lagi bisa terhambat dan tidak memakan jiwa lagi di masyarakat,” katanya.

“Doakan saja agar anggaran yang diminta oleh Pemprov Sumbar melalui Pak Gubernur sebesar Rp1,5 triliun itu bisa terealisasikan dalam waktu dekat ini ataupun tahun 2025 mendatang,” pungkasnya.

Diketahui, Banjir bandang dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah Sumatera Barat pada Sabtu (11/5/2024) dan Minggu (12/5/2024). Bencana ini dipicu oleh hujan lebat dan meluapnya aliran sungai yang sebagian besar berhulu di Gunung Marapi.

Banjir yang terjadi diperparah dengan terbawanya material vulkanik dari Gunung Marapi melalui sungai karena hujan lebat di sekitar puncak.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, jumlah korban jiwa akibat bencana banjir lahar di Sumatera Barat (Sumbar) sebanyak 67 orang hingga Kamis (16/5/2024).

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar