KEADILAN – Terdakwa pengrusakan terhadap barang atau tembok yang berlokasi di Jalan Kapuk Indah, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang diklaim milik Chandra Gunawan, yakni Julio dan dua pengacaranya, Yusni Harefa dan Iming Tesalonika menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Ketiganya disidangkan dengan berkas perkara terpisah.
Diketahui, perkara mereka terdaftar dengan nomor 155/Pid.B/2023/PN Jkt. Utr, 156/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr dan 182/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr. Para terdakwa telah dituntut 11 bulan dikurangi masa penahanan penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU), Rabu (3/5/2023).
JPU meyakini, para terdakwa melanggar Pasal 170 ayat 1, jo Pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dalam proses persidangan, ketiga terdakwa mengajukan penangguhan penahanan kepada majelis hakim. Belakangan permohonan salah satu terdakwa, yaitu Yusni Harefa dikabulkan oleh majelis hakim Aloysius Prihartono Bayuaji selaku Hakim Ketua dengan anggota Efendi dan Harto Pancono.
Hal tersebut dibenarkan oleh Humas PN Jakarta Utara Maryono. Menurutnya, penangguhan tersebut dimohonkan oleh penasehat hukum (PH) para terdakwa.
“Iya ada penangguhan penahanan dari Majelis Hakim. Barusan saya konfirmasi dengan Ketua Majelis perkara 155 atas mama Yusni. Benar adanya penangguhan. Karena ada permohonan dari terdakwa via PH. Alasannya selain tidak hilangkan barang bukti, terdakwa juga sebagai tulang punggung menghidupi keluarganya,” ujar Maryono kepada keadilan.id, Selasa (9/5/2023).
Sementara jaksa Doni Boy Panjaitan yang menangani perkara ini tidak berkomentar banyak atas permohonan penangguhan penahanan tersebut. Doni mengatakan, jaksa hanya melaksanakan putusan hajelis hakim.
“Jaksa itu melaksanakan putusan dan penetapan. Menindaklanjuti seperti itu,” ujar Doni saat dihubungi, Selasa (9/5/2023).
Emilla selaku pelapor dalam kasus ini mengak kaget dengan terkabulnya permohonan Yusni tersebut. Pasalnya kata Emilla, terdakwa dalam proses pemeriksaan di Polres Jakarta Utara tidak kooperatif.
“Sehingga harus dijemput paksa oleh penyidik,” beber Emilla, Senin (9/5/2023).
Sedangkan pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan, setiap terdakwa yang ditahan boleh mengajukan permohonan penangguhan penahanan.
“Biasanya alasan yang sering dikabulkan antara lain sakit parah yang memerlukan perawatan intens dari dokter atau Rumah Sakit dan pencari nafkah satu-satunya dalam keluarga,” ujar Fickar, Selasa (9/5/2023).
Namun kata Fickar, sebaiknya untuk sejumlah perkara pidana yang berat tidak dilakukan penangguhan penahanan. Hal tersebut diperlukan agar terdakwa melaksanakan penuh hukumannya.
Fickar pun tak membantah bahwa dalam praktek peradilan seringkali penangguhan menyebabkan terpidana hanya menjalankan hukuman yang singkat. Bahkan sama sekali tidak menjalankan hukumannya akibat dari proses pemeriksaan perkara yang membutuhkan waktu yang lama.
Prinsipnya kata Fickar, peradilan harus cepat, sederhana dan murah. Namun hal yang seringkali menghambatnya adalah tidak efektifnya aturan tentang pecepatan itu.
“Sebenarnya KUHAP sudah mengatur itu semua. Hanya saja seringkali konsistensi dari para pelaksananya yang membuat sidang berlarut-larut, menyita waktu yang cukup lama,” tukasnya.
Reporter: Charlie Tobing
Editor: Darman Tanjung
