KEADILAN – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) telah memanggil Pengelola kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) pada Senin (23/8/2021).
Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam Irjen Pol Armed Wijaya mengatakan, pihaknya memanggil pengelola tersebut untuk mengklarifikasi terkait tudingan pelarangan memasang bendera merah putih di kawasan PIK.
“Sejumlah video yang viral di media sosial tentang beberapa kejadian pelarangan bagi masyarakat untuk masuk ke kawasan tertentu di PIK, ditayangkan pada rapat itu,” ujar Armed kepada wartawan, Selasa (24/8/2021).
Lanjut Armed, pihak pengelola yang diwakili oleh pimpinan Perusahaan Restu Mahesa menjelaskan bahwa tudingan itu tidak benar dan hal tersebut sebelumnya telah dibantah.
Kata Armed, pihak pengelola tidak pernah melarang pemasangan bendera merah putih. Bahkan tidak benar kalau masuk ke kawasan PIK harus menggunakan paspor.
Sementara pelarangan Ormas tertentu yang memasang bendera merah putih tanggal 17 Agustus lalu kata Armed, pihak pengelola khawatir terjadi kerumunan.
Deputi bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo mengingatkan pihak pengelola PIK untuk lebih peka dan sensitif terhadap respons publik di berbagai media.
Bila kenyataannya pengelola PIK tidak melarang masyarakat seperti di berbagai video yang viral, pengelola kawasan perumahan harus melakukan strategi komunikasi yang tepat.
“Pengelola membuat pengumuman atau publikasi bahwa area publik di kawasan itu terbuka untuk masyarakat luas, sehingga tidak muncul kesan kompleks ini elite dan hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja karena secara hukum itu tidak dibenarkan” ujar Sugeng.
Pihak pengelola kata Sugeng berjanji untuk lebih cermat ke depan dan akan memperbanyak sosialisasi agar terbangun hubungan baik dengan warga dan masyarakat.
Odorikus Holang
