KEADILAN – Muncul wacana relawan yang mendukung Jokowi-Prabowo Subianto atau JokPro 2024, bahkan kelompok tersebut membentuk sekretariat. Sejumlah pihak pun menentang wacana presiden 3 periode tersebut.
Salah satunya datang dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Mahfud menyatakan tidak setuju dengan wacana masa jabatan presiden diperpanjang. Mahfud mendukung masa jabatan presiden tetap maksimal dua periode.
“Tapi secara pribadi saya lebih setuju seperti sekarang, maksimal dua periode saja. Adanya konstitusi itu antara lain untuk membatasi kekuasaan baik lingkup maupun waktunya,” tulis Mahfud melalui akun Twitternya @mohmahfudmd pada Minggu (20/6/2021) seperti dikutip Keadilan, Senin (21/6/2021).
Mahfud menambahkan, lahirnya konstitusi untuk membatasi kekuasaan baik lingkup maupun waktunya. “Adanya konstitusi itu antara lain untuk membatasi kekuasaan baik lingkup maupun waktunya,” katanya.
Hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terbaru menunjukkan mayoritas warga Indonesia tidak setuju Jokowi maju kembali dalam Pilpres 2024.
“Sekitar 52,9 persen menyatakan tidak setuju, sementara yang setuju 40,2 persen,” kata Peneliti sekaligus Direktur Komunikasi SMRC Ade Armando dalam peluncuran hasil survei nasional SMRC bertajuk “Sikap Publik Nasional terhadap Amendemen Presidensialisme dan DPD”, yang dilakukan secara daring, di Jakarta, Minggu.
Survei SMRC juga menunjukkan mayoritas warga (74 persen) menghendaki agar ketetapan tentang masa jabatan presiden dua kali dipertahankan. “Yang ingin masa jabatan presiden diubah hanya 13 persen, dan yang tidak punya sikap 13 persen,” ujar Ade.
Odorikus Holang
