KEADILAN – Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan G-20 yang rencananya akan digelar pada 1 Desember-30 November 2022. Menko Polhukam Mahfud MD memastikan, TNI dan Polri sudah mengantisipasi sejak dini ancaman dalam bentuk apapun terhadap kegiatan tersebut.
“TNI dan Polri sudah disiapkan untuk mengamankan pelaksanaan presidensi (kepemimpinan) G-20 pada 2022 dan sudah bertekad tidak memberi toleransi atas munculnya ancaman dalam bentuk apa pun yang dapat merusak citra dan kehormatan bangsa Indonesia,” ujar Mahfud melalui keterangannya, Rabu (15/9/2021).
“Persiapan keamanan merujuk SOP (standar prosedur operasional) dan penegasan Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN, karena menyangkut keamanan kepala negara dan martabat negara akan kita lakukan serius dan penuh kewaspadaan. Di lapangan, pengamanan dilakukan tegas, tetapi tetap ramah,” tegasnya.
Indonesia disebut akan memimpin penyelenggaraan G-20 sekaligus menjadi tuan rumah untuk ratusan pertemuan, termasuk di antaranya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 pada 2022.
Menkopolhukam Mahfud MD tergabung dalam Panitia Nasional G-20 sebagai Ketua Hubungan Penyelenggaraan. Sementara Panitia Nasional G-20 dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Anggota panitia antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Luar Negeri Retno L P Marsudi, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, kegiatan G20 yang bertema “Recover Together, Recover Stronger” tersebut akan membawa lima pilar priorotas, antara lain peningkatan produktivitas hingga kepemimpinan kolektif global.
“Dalam mewujudkan tema tersebut terdapat lima pilar prioritas, pertama peningkatan produktivitas untuk pemulihan, kedua membangun ekonomi dunia yang tangguh pasca pandemi,” ujar Airlangga dalam konferensi pers G-20, Selasa (14/9/2021) malam.
Lanjutnya, pilar ketiga menjamin pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, keempat menciptakan lingkungan yang kondusif dan kemitraan dengan pemangku kepentingan serta kelima, kepemimpinan kolektif global untuk memperkuat solidaritas.
Airlangga juga menerangkan, dengan presidensi G-20 setidaknya Indonesia akan mendapat tiga manfaat besar baik dari segi ekonomi, pembangunan sosial, maupun politik.
“Di aspek ekonomi beberapa manfaat langsung adalah peningkatan konsumsi domestik yang diperkirakan bisa mencapai Rp1,7 triliun, penambahan PDB hingga Rp7,47 triliun dan peningkatan tenaga kerja sekitar 33 ribu diberbagai sektor,” paparnya.
Penyelenggaraan presidensi G-20 ini, kata Airlangga, akan menjadi momentum bagi Indonesia untuk menampilkan keberhasilan reformasi structural, antara lain melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF).
“Tentunya ini akan mendorong confidence dari investor global untuk percepatan pemulihan ekonomi dan mendorong kemitraan global yang saling menguntungkan,” kata dia.
Lanjutnya, dari aspek pembangunan sosial, Indonesia berpeluang mendorong topik terkait dengan produksi dan distribusi vaksin. Indonesia juga terus mendorong agar vaksin menjadi global public goods, dan juga aksesibilitas bagi masyarakat Indonesia dan negara berkembang yang berpendapatan rendah.
“Dari amanah sebagai Presidensi G-20, Indonesia tentunya akan mendorong koordinasi kebijakan global yang berkontribusi terhadap tata kelola dunia yang seimbang dan membuat G-20 adaptif terhadap krisis, memperjuangkan kepentingan nasional di forum global, termasuk isu transormasi digital dan ekonomi inklusif,” tukasnya.
Odorikus Holang
