KEADILAN – Maraknya isu virus Corona menumbulkan kelangkaan masker maupun hand sanitizer. Hal ini akibat adanya penyimpanan atau penimbunan kedua barang tersebut oleh pihak-pihak tertentu untuk dijual dengan harga lebih mahal. Oleh karena itu, pemerintah, dan kepolisian menyatakan pelaku penyimpanan/penimbunan masker dapat dikenakan pidana penjara 5 tahun dan/atau denda Rp50 miliar karena melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI), David Tobing, mengingatkan aparat kepolisian agar berhati hati dalam menerapkan pasal dalam UU Perdagangan serta sanksi pidananya. Bila merujuk kepada pasal 29 UU Perdagangan kategori barang terdiri dari 2 jenis, yaitu Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dimana jenis jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tersebut ditetapkan dengan Peraturan Presiden. “Perlu diingat bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada,” katanya, Kamis (5/3).
Karenanya, David menghendaki dalam situasi dan kondisi sekarang ini, masker dan hand sanitizer harus ditetapkan dulu sebagai Barang Kebutuhan Pokok atau Barang Penting. “Presiden harus menetapkannya,” sambungnya.
Kalaupun proses hukumnya sampai ke pengadilan, David menginginkan majelis hakim harus melakukan penemuan hukum. Jangan sampai nantinya ada penangguhan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumannya tidak lengkap atau tidak jelas. “Ini merupakan tindakan tidak etis, melanggar hak azasi konsumen untuk menjaga kesehatannya dan juga tindakan penyimpanan/penimbunan tersebut sudah menimbulkan kerugian besar bagi konsumen dan masyarakat luas,” pungkasnya.












