Keadilan

KEADILAN – Jangan kasih kendor. Seperti itulah sikap jaksa mengusut mega korupsi tata niaga timah. Hampir tiap hari saksi demi saksi diperiksa. Hari Kamis (21/03/2024) ini misalnya, giliran RF dari pihak swasta diperiksa penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus).

RF diperiksa terkait dengan perkara dugaan korupsi yang merugikan negara Rp189 triliun tersebut. Yaitu kasus pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022.

“Pemeriksaan RF untuk memperkuat pembuktian berkas perkara atas nama Tersangka TN alias AN dkk,” ujar Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung Ketut Sumedana, di Jakarta.

Kasus Posisi

Seperti diberitakan keadilan.id, otak kasus ini adalah direksi PT Timah Tbk dan PT Refined Bangka Tin (RBT). Yaitu Riza Pahlevi (Dirut PT Timah), Emil Emindra (Direktur Keuangan PT Timah), Suparta (Dirut PT RBT) dan Reza Andriansyah (Direktur Operasional PT RBT).

Dalam pertemuan yang diinisiasi Suparta dan Riza Andrinasyah, Riza Pahlevi dan Emil Emindra kemudian sepakat melakukan kerjasama sewa menyewa peralatan processing peleburan. Dalam kesepakatan itu Suparta sebagai pihak PT RBT sebagai penentu harga.

Kerja sama tersebut hanya tameng untuk menutupi praktik penambangan illegal di IUP PT Timah. Oleh karena itu keempatnya pun bersepakat menentukan perusahaan-perusahaan yang akan melakukan penambangan dengan dalih sebagai pemasok biji timah.

Diantara yang diajak bekerja sama kemudian adalah Suwito dan MB Gunawan. Keduanya dari PT Stanindo Inti Perkasa. Suwito dan Gunawan kemudian membentuk perusahaan-perusahaan bonek berbentuk CV. Diantaranya CV Bangka Jaya Abadi dan CV Rajawali Total Persada.

Setelah perusahaan-perusahaan boneka tersebut melakukan penambangan secara illegal, kemudian hasil tambang ilegal berupa biji dan logam timah tersebut dijual kepada PT Timah kembali.

Untuk melegalkan pembelian tersebut, PT Timah Tbk menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Borongan Pengangkutan Sisa Hasil Pengolahan. Dengan bertameng SPK tersebut kemudian PT Timah melakukan pembayaran.

Berdasarkan informasi yang dihimpun keadilan.id, uang haram persekongkolan ini tidak hanya dinikmati di level direksi di PT Timah Tbk. Tetapi juga sampai ke level bawah yang berkaitan dengan pembayaran.

Agar lancar perusahaan-perusahaan itu melakukan penagihan, pejabat di level bawah PT Timah Tbk juga mendapatkan suap. Bentuknya berupa setoran uang Rp300 untuk setiap kilogram yang dijual kepada PT Timah.

Sampai berita ini diturunkan, Kejaksaan Agung telah mentapkan 12 tersangka yang terlibat korupsi dan satu tersangka dengan tuduhan menghalang-halangi penyidikan. 13 tersangka tersebut saat ini sudah ditahan.

Reporter: Syamsul Mahmuddin

Korupsi Rp189 Triliun, Jaksa Cecar Pejabat PT Timah Tbk