Terbaca ‘Perseteruan’ Anies dan Pemerintah Pusat dalam Penanganan Virus Corona

Oleh: Desmond J Mahesa, SH, MH, Wakil Ketua Komisi III DPR RI

Pemerintah kembali memberikan update perkembangan pandemi Covid-19 atau virus Corona di Indonesia. Berdasarkan laporan data harian, pada Jumat (17/4/2020), terjadi penambahan pasien positif virus Corona sebanyak 407 kasus. Sehingga, total kasus yang ditemukan di Indonesia hingga saat ini sebanyak 5.923. Sebanyak 607 pasien yang telah dinyatakan sembuh sementara  ada 520  pasien positif lainnya dikabarkan meninggal dunia.

Sejak merebaknya virus Corona, aroma persaingan antara Istana Merdeka dan Kantor Gubernuran DKI begitu  terasa. Soal ini sebenarnya tidak terlalu mengagetkan karena memang sudah berlangsung cukup lama. Sudah berlangsung sejak Anies terpilih menjadi Gubernur DKI  Jakarta. Namun intensitas persaingan itu semakin terasa, bersamaan dengan masuknya penyakit impor dari China yang bernama virus Corona.

Kedua tokoh yaitu Jokowi dan Anies Baswedan tak ubahnya matahari kembar saja. Yang satu terbit di Jalan Merdeka Utara, dan satunya lagi mulai bersinar terang di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta.

Kesigapan Anies Baswedan menangani virus Corona di Jakarta dinilai  buzzer pemerintah sebagai upaya mencari panggung untuk bisa tampil sebagai capres nantinya. Bahkan, langkah-langkah Anies dianggap melampaui kewenangannya karena  seolah seperti seorang presiden saja. Apakah memang demikian kenyataannya?

Aroma “Perseteruan”

Tak pelak langkah-langkah Anies dalam menangani Corona selalu mendapatkan ganjalan dari penguasa karena mungkin dianggap sebagai pesaingnya. Adapun momen “perseteruan” Anies dan Jokowi mulai mengemuka di tengah wabah Corona ketika awal-awal virus ini mulai masuk ke Indonesia.

Awal Maret lalu, sebagaimana dikutip liputan6.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, selama sebulan terakhir terdapat sejumlah pasien di Ibu Kota yang diawasi terkait dugaan Covid-19. “Di DKI ada 115 orang yang dalam pemantauan dan ada 32 orang pasien dalam pengawasan,” kata Anies di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (1/3/2020).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu meminta masyarakat dapat menghubungi call center jika memiliki informasi soal dugaan virus Corona di lingkungannya. Dia mengaku menyiapkan tim cepat-tanggap.”Bisa dihubungi lewat 112 dan seluruh sarana kesehatan di Pemprov DKI termasuk personalianya akan siap merespons cepat. Dalam urusan ini, kita seluruh jajaran sudah siap,” ucapnya.

Sementara Anies menyatakan Jakarta sedang getol mengawasi orang-orang yang diduga terpapar virus Corona, Pemerintah Indonesia justru berusaha menggalakkan kunjungan ke daerah-daerah wisata antara lain dengan menurunkan harga tiket pesawat ke sejumlah destinasi wisata, demi mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan di tengah wabah virus Corona.

Karuan saja pernyataan Anies yang menyebut ada 115 orang yang dalam pemantauan karena diduga terpapar virus Corona di bantan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto. Menurut Terawan, semua pemeriksaan terhadap pasien yang diduga terinfeksi Covid-19 menunjukkan hasil negatif. “Jadi, kurang tepat pernyataan itu karena semua analisis polymerase chain reaction (PCR) menunjukkan hasil negatif (terinfeksi Covid-19). Kalau negatif artinya apa? Memang tidak ada,” ujarnya, Senin (2/3).

Namun dalam hitungan jam, pernyataan Menkes tersebut ambyarsetelah Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya dua orang di Indonesia yang positif terjangkit virus Corona. Menurut Jokowi, dua warga negara Indonesia (WNI) tersebut sempat kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia.

Warga Jepang itu terdeteksi virus Corona setelah meninggalkan Indonesia dan tiba di Malaysia. Tim Kemenkes pun melakukan penelusuran. “Orang Jepang ke Indonesia bertemu siapa, ditelusuri dan ketemu. Ternyata orang yang terkena virus Corona berhubungan dengan dua orang, ibu 64 tahun dan putrinya 31 tahun,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Senin (2/3/2020).

Sejak saat itulah aroma “persaingan” antara Jokowi dan Anies Baswedan makin terasa dalam penanganan kasus pandemic Corona.  Persaingan itu makin memanas karena diramaikan oleh para pendukungnya. Saling serang antara kedua kubu di sosial media semakin heboh seolah-olah mau pemilihan presiden saja.

Sebagai contoh ketika Pemprov DKI Jakarta melalui Tim Tanggap Covid-19 menyediakan situs kanal informasi tambahan bagi warga perihal wabah virus Corona di Ibu Kota, kebijakan ini disindir oleh Menkominfo Johny G. Plate.

Pemerintah daerah, kata Plate, diperbolehkan membuat situs terkait perkembangan isu virus Corona di daerahnya tetapi narasi kontennya harus sama dengan Pemerintah Pusat. “Jangan mulai lagi pertentangan. Ada (wadah informasi soal Corona) Pemerintah Pusat, ada dari pemerintah daerah. Boleh tetapi konten dan narasinya harus sama,” pungkasnya.

Ketika Anies membuat situs informasi mengenai Corona di DKI Jakarta, langkahnya ini  tidak luput dari serangan tangan-tangan jahil yang tidak bertanggungjawab di tengah bencana Corona. Seperti diberitakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan situs informasi menganai virus Corona di DKI Jakarta mendapat serangan DDoS. Serangan ini menyebabkan situs yang ditujukan untuk memperbarui data soal virus Corona https://corona.jakarta.go.id/ jadi sulit diakses.

“Mohon maaf, situs https://corona.jakarta.go.id sedang sulit diakses karena mendapat serangan DDoS. Saat ini sedang ditangani tim Kominfotik DKI,” kicau akun Twitter resmi Pemprov DKI Jakarta, @DKIJakarta pada Kamis (12/3).

Selanjutnya untuk memberikan pelayanan prima bagi tenaga medis di Jakarta dalam menangani pandemic Corona, Anies mengambil kebijakan untuk menempatkan mereka di hotel-hotel berbintang di Jakarta. Karena sebagian dari tenaga medis ini kabarnya ada yang terusir dari kamar kostnya. Namun, kebijakan Anies yang memberikan fasilitas hotel berbintang kepada tenaga medis ini diprotes oleh mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya sebagai Aliansi BEM Jakarta.

Menurut Aliansi BEM, fasilitas tersebut berlebihan karena tidak menjamin upaya pencegahan virus Corona yang belum merata di semua kalangan khususnya di Ibu Kota.

Mereka yang datang seolah-olah merepresentasikan kampusnya karena mereka memakai jaket almamater, namun tak terlihat almamater UI, UNJ dan UIN Jakarta. Belakangan terungkap bahwa mereka adalah Aliansi BEM gadungan karena almamamater mereka tidak mengakuinya. Selain itu terungkap bahwa salah seorang dari mereka adalah pendukung penguasa.

Warganet dari Jakarta akun @DukeCondet lalu mengungkap salah satu sosok yang ngaku dari Aliansi BEM Jakarta Bersuara. “Ini cewe yg di depan namanye Ginka Febriyanti, emang dasarnye Jokower. Die sering diundang ke acara Jokower, dan ampe sekarang masih belain @jokowi di atas segalanye,” ujar @DukeCondet di twitter, Senin (6/4/2020).

Perbedaan antara Gubernur DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat ternyata bukan hanya terkait dengan kebijakannya saja tapi juga menyangkut soal data. Berdasarkan laporan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, korban meninggal dunia yang dimakamkan sesuai protokol pemulasaran pasien Covid-19 berjumlah 283 jasad. Jumlah ini sangat berbeda dengan data nasional yang hanya menyebutkan 122 kematian akibat Corona.

“Ini menggambarkan bahwa situasi di Jakarta terkait dengan Covid-19 amat mengkhawatirkan. Karena itu saya benar-benar meminta kepada seluruh masyarakat Jakarta, jangan pandang angka ini sebagai angka statistik,” kata Anies Baswedan dalam konferensi pers di Balaikota, Senin (30/3/2020).

Karena adanya perbedaan data itu, salah seorang pengguna Twitter bernama @podoradong mencuit soal perbedaan data tersebut. Jumlah angka antara temuan di lapangan dan data nasional sangat berbeda sehingga menimbulkan kecurigaan. “Adakah yang aneh, sob? Jakarta menyebut 283 meninggal. Nasional menyebut 123 meninggal. Siapa yang tidak transparan?” tulisnya via Twitter.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, pihaknya sudah sejak awal transparan mengenai data kasus virus Corona di Ibu Kota. Ia menyatakan, Pemprov DKI Jakarta sama sekali tidak menutupi informasi tentang virus Corona.

“Kami dari awal selalu transparan. Kami di Jakarta selalu sampaikan dari akhir Februari, awal Maret semua kasus yang ada di Jakarta, disampaikan apa adanya,” kata Anies di Jakarta, Rabu (15/4/2020).

Anies menjelaskan, dalam menangani kasus Covid-19 di Jakarta, pihaknya memegang tiga prinsip dasar yaitu transparan, faktual dan urgensi atau bergerak dengan cepat. Ia memandang, tiga prinsip itu penting dilakukan agar proses pencegahan serta penanganannya lebih mudah dikerjakan.

Kebijakan yang Ditolak

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa kali membuat kebijakan untuk mengatasi pandemi virus Corona yang melanda Ibu kota. Tapi beberapa kebijakan Anies dibatalkan oleh Pemerintah Pusat melalui beberapa pejabatnya. Berikut  ini sebagian penolakan Pemerintah Pusat terhadap kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam menangani penyebaran virus corona:

1. Pembatasan Transportasi Publik
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah memutuskan membatasi jumlah bus dan rangkaian kereta di DKI Jakarta. Rangkaian Moda Raya Terpadu yang biasanya sebanyak 16 rangkaian dikurangi menjadi 4 rangkaian.

Jadwal kedatangan MRT juga menjadi lebih lama yakni 20 menit dari sebelumnya 10 menit sekali. LRT Jakarta juga mengalami perubahan waktu kedatangan, yakni dari 10 menit menjadi 30 menit sekali.

Anies kemudian mengatur jam operasional transportasi. Transportasi publik di Jakarta hanya beroperasi pada pukul 06.00-18.00 WIB saja.

Lebih jauh, Anies membatasi jumlah penumpang yang naik ke transportasi umum. Pembatasan itu guna meminimalkan kontak fisik penumpang untuk mencegah penyebaran Covid-19. “Kapasitas gerbong itu 300 orang per gerbong maksimum, nantinya akan maksimum diisi 60 orang per gerbong,” kata Anies di Balaikota, Jakarta Pusat, Minggu (15/3/2020).

Sehari setelah kebijakan itu dikeluarkan Anies, Presiden Jokowi buka suara. Ia meminta agar pemerintah daerah tetap menyediakan transportasi publik, meskipun Covid-19 terus merebak. “Transportasi publik tetap harus disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” katanya di Istana Bogor, Senin (16/3/2020).

Menurut Jokowi, langkah ini patut diambil untuk mengurangi antrean dan kepadatan. Sehingga masyarakat tetap bisa menjaga jarak satu dengan yang lain. “Yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrean, dan mengurangi tingkat kepadatan orang di dalam moda transportasi tersebut. Sehingga kita bisa menjaga jarak antara satu dengan lainnya,” pungkasnya.

2. Operasional Bus AKAP

Kebijakan selanjutnya yang ditunda oleh Pemerintah Pusat adalah soal penghentian operasional bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP), serta bus pariwisata dari dan ke Jakarta.

Penutupan akses, kata Anies, diperlukan karena Jakarta saat ini sudah menjadi epicenter atau pusat penyebaran virus Corona. “Salah satu poin utamanya adalah Jakarta epicenter,” ujarnya saat konferensi pers daring di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 30 Maret 2020.

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menerbitkan surat penghentian layanan bus bernomor 1588/-1.819.611 yang ditandatangani Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo dan diterbitkan, pada 30 Maret 2020, mengamanatkan AKAP, AJAP dan bus pariwisata guna mencegah penyebaran wabah virus Corona.

Surat tersebut ditujukan kepada Ketua DPD Organda DKI Provinsi DKI Jakarta, pimpinan perusahaan angkutan umum AKAP, pimpinan perusahaan angkutan umum AJAP dan pimpinan perusahaan angkutan umum bus pariwisata untuk menindaklanjuti Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah.

Sejatinya penghentian operasional bus dari dan ke Jakarta direncanakan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan berlaku pada Senin pukul 18.00 WIB.

Namun, kebijakan itu dibatalkan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Plt. Menteri Perhubungan. Luhut memutuskan untuk menunda rencana tersebut hingga muncul kajian dampak ekonomi. “Sesuai arahan dari Menko Maritim dan Investasi selaku Plt Menhub (Luhut Binsar Pandjaitan) pelarangan operasional itu ditunda dulu pelaksanaannya, sambil menunggu kajian dampak ekonomi secara keseluruhan. Seperti yang menjadi arahan Presiden (Joko Widodo) di ratas (rapat terbatas) pagi tadi,” kata juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, Senin, 30 Maret 2020.

3. Lockdown Jakarta

Anies sangat ingin Jakarta menjadi daerah yang menerapkan lockdown atau karantina wilayah. Tapi Anies tak bisa memutuskan itu karena kewenangan ada di Pemerintah Pusat. Dengan kondisi penyebaran virus Corona yang semakin luas di Jakarta, Anies akhirnya mengirim surat secara resmi kepada Jokowi untuk memutuskan Jakarta lockdown.

“Ya, suratnya bernomor 143 tertanggal 28 Maret 2020. Diterima tanggal 29 Maret 2020 sore. Isinya minta pertimbangan pemberlakuan karantina wilayah,” ujar Menkopolhukam Mahfud MD, Senin (30/3).

Anies mengajukan lockdown Jakarta dengan sejumlah pertimbangan. Ada beberapa sektor yang tetap bisa berjalan selama karantina wilayah agar warga tetap terlayani kebutuhannya. “Dan di dalam usulan kami, saya mengusulkan ada beberapa sektor yang harus tetap berkegiatan. Pertama adalah energi. Kedua adalah pangan,” tuturnya.

“Ketiga adalah kesehatan. Keempat adalah komunikasi, dan kelima adalah keuangan itu yang kita pandang mendapat perhatian. Tentu akan ada sektor-sektor esensial lain. Jadi ini contoh saja 5 tapi tidak terbatas 5, artinya kebutuhan-kebutuhan pokok tetap harus berkegiatan seperti semula,” terangnya.

Namun, Jokowi tidak juga memutuskan Jakarta lockdown. Jokowi memilih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk penanganan Corona. Kebijakan ini bahkan didampingi dengan darurat sipil bila imbauan itu tak juga digubris warga. “Menetapkan tahapan baru perang melawan COVID-19 yaitu: Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan Kekarantinaan Kesehatan,” tulis Fadjroel dalam Twitternya, Senin (30/3). “Hanya jika keadaan sangat memburuk dapat menuju Darurat Sipil,” ujarnya.

4. Larangan Ojol Angkut Penumpang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap tegas melarang ojek online (ojol) angkut penumpang, sesuai dengan aturan dari Menteri Kesehatan. Sementara itu menurut aturan Kementerian Perhubungan yang ditanda tangani Menhub Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan, ojol boleh mengangkut penumpang.

Sebelumnya, dalam Permenhub 18 tahun 2020, pasal 11 ayat 1d, disebutkan bahwa dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan.

Padahal, dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dinyatakan bahwa ojek daring hanya boleh beroperasi mengangkut barang, bukan orang. Bahkan aturan ini sudah terbit seminggu lebih dulu dibanding aturan yang dibuat Kemenhub.

Aturan tersebut juga diadaptasi Anies dalam Peraturan Gubernur no 33 tahun 2020. Dalam aturan itu dia juga melarang ojol untuk mengangkut penumpang, dan hanya boleh beroperasi mengangkut barang.

Kebijakan Yang Diikuti

Sungguhpun langkah langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengeluarkan sejumlah kebijakan mengantisipasi penyebaran virus Corona banyak ditolak oleh Pemerintah Pusat namun beberapa kebijakan Anies ternyata di akomodasi. Seperti menutup sementara sekolah, lembaga kursus dan objek wisata hingga menyetop izin keramaian di Ibu Kota. Keputusan Anies yang sangat cepat dan tepat demi menyelamatkan warga DKI Jakarta ini mendapatkan apressiasi dari warga Jakarta.

Oleh karenan itu sudah sewajarnya kalau  kebijakan yang dibuat Gubernur Anies ini perlu diikuti oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya. Tujuannya tidak lain agar memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Terbukti Pemerintah Pusat akhirnya memang mengikuti langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan guna mengantisipasi penyebaran virus Corona.

Selain menutup sementara sekolah dan tempat wisata, kebijakan Anies yang kemudian diikuti oleh Pemerintah Pusat adalah keputusannya untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dilakukan melalui metode jarak jauh atau di rumah. Kegiatan belajar dilakukan lewat jarak jauh atau secara online.

Selain beberapa kebijaknnya yang diikuti, Anies juga dimintakan bantuannya oleh beberapa kepala daerah diantaranya  Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang meminta bantuan keuangan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk mendukung penerapan kebijakan PSBB mulai Rabu pekan depan (15/4). “Tiga hari lalu saya membuat surat ke DKI,” kata Rahmat Effendi pada Minggu (12/4).

Rahmat mengatakan, jika mendapatkan suntikan dari DKI, bantuan tersebut akan disalurkan lagi kepada masyarakat terdampak pandemi virus Corona. Sebab, bantuan dari Pemkot Bekasi kepada warga baru dialokasikan sebesar Rp200 ribu untuk satu bulan. “Jadi kalau dibantu DKI dalam bentuk material dan barang lebih enak, tinggal nambah,” kata dia sebagaimana dikutip merdeka.com

Kebijakan Anies terkait Covid-19 di Jakarta juga diminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar ditiru masyarakat yang berada di wilayah Bekasi, Depok dan Kabupaten Bogor, yaitu mengurangi aktivitas di luar rumah.

Menurut Ridwan Kamil sudah ada 55 warga Jawa Barat yang positif virus Corona dan 41 orang berada di empat wilayah tadi. Alasan Ridwan Kamil agar mengikuti kebijakan Anies karena empat wilayah tadi menjadi daerah penyangga DKI Jakarta. “Hal ini untuk mencegah dan mengurangi penyebarannya,” katanya.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim pun setuju untuk meniru kebijakan Anies karena secara geografis empat wilayah tersebut sangat tergantung satu sama lain, baik mobilitas dan lalu lalang masyarakatnya memengaruhi penyebaran virus Corona.

Sebenarnya soal meniru kebijakan itu menjadi hal yang biasa biasa saja, kalau ada hal yang baik ditiru atau diikuti, sedangkan hal yang buruk atau jelek ditinggalkan. Gubernur DKI Jakarta melalui akun Twitter-nya mengatakan sudah ada 40 ribu Alat Pelindung Diri (APD) yang akan dibagikan untuk kepentingan tim medis dalam menghadapi virus corona (Covid-19).

APD untuk kepentingan tim medis dirasakan kurang, dan kebijakan Anies secepatnya mengadakan APD tersebut tidak perlu malu untuk ditiru atau diikuti pejabat daerah lainnya.

Begitupun sebaliknya, kalau ada kebijakan pejabat daerah di luar DKI Jakarta dalam menghadapi Covid-19, lalu ada kebijakan Anies yang meniru atau mengikutinya tidak masalah, biasa saja. Semua ini demi kebaikan bersama, dan juga kepentingan masyarakat.

Leader dalam Penanganan Corona

Salah satu hikmah mewabahnya virus Corona adalah menjadi sarana untuk menguji kepemimpinan seseorang dalam mengatasi suatu permasalahan yang dihadapinya. Kapasitas kepemimpinan seorang bisa teruji lewat langkah-langkah kebijakan yang diambil.

Salah satu indikatornya adalah kemampuannya mempersiapkan dan menangkal datangnya bencana seperti halnya virus Corona. Disinilah kita bisa melihat perbedaan kepemimpinan antara Pemerintah Pusat dan Gubernur Jakarta.

Sejak awal munculnya virus  Corona di China, Pemerintah Pusat terkesan menganggap enteng wabah ini dan acap kali menjadikannya sebagai bahan candaan belaka. Candaan seperti  ‘nasi kucing, mobil corona, izin masuknya sulit, orang kita kebal virus  dan lain lainnya’.

Pemerintah bukannya bersiap mempersiapkan diri untuk menangkal wabah, tetapi aneh justru sibuk menangkal turunnya wisata. Yang dipikirkan mungkin cuma duit dan duit saja seperti yang dinyatakan oleh Said Didu dalam kritikannya.

Betapa tidak, alat-alat medis seperti masker dan APD yang sebenarnya sangat dibutuhkan di dalam negeri untuk mengantisipasi datangnya virus Corona justru buru-buru diekspor ke China. Ini mungkin karena tidak ada kemampuan mengantisipasi keadaan atau deteksi dini untuk upaya cegah tangkalnya. Walhasil Pemerintah Pusat gigih menyangkal virus Corona yang sebenarnya telah masuk ke Indonesia.

Sementara negara-negara lain sudah sibuk mengambil ancang-ancang mengantisipasi datangnya virus Corona, Pemerintah Indonesia justru menggalakkan datangnya parisiwata di tempat-tempat yang diduga sepi karena imbah isu Corona. Itulah sebabnya ketika Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Corona tidak ada di Indonesia, komunitas Internasional meragukan dan menganggap Indoesia tidak serius menanggapi wabah Corona.

Fenomena ini telah membuat gerah beberapa Pemda yang mulai menangkap gejala menyebarnya virus Corona di Indonesia. Salah satu pemimpin daerah yang gelisah itu adalah Gubernur Jakarta yang kemudian menyatakan ada 115 orang dalam pemantauan karena diduga terpapar virus corona. Sejak awal mula Gubernur DKI Jakarta memang sudah mengantisipasi kemungkinan datangnya wabah Corona.

Celakanya langkah Gubernur DKI Jakarta yang antisipatif dalam mengantisipasi datangnya virus Corona ini dinilai sebagai upaya mencari panggung untuk pencapresan nantinya. Sehinga apapun yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta terkait dengan penanganan virus Corona dipandang sebagai pencitraan belaka dan karenanya diserang dengan membabi buta.

Diakui atau tidak, secara defakto Gubernur DKI Jakarta telah menjadi leader dalam penanganan Virus Corona di Indonesia.Anies terus berusaha untuk semaksimal mungkin menggunakan kewenangan yang ada padanya untuk melindungi masyarakat DKI Jakarta, meski sering “digembosi” oleh kebijakan Pemerintah Pusat melalui pejabat pejabatnya.

Kebijakan-kebijakan Gub DKI dalam menghadapi wabah Covid-19 semakin menginspirasi Pemda Pemda lainya diseluruh Indonesia. Bahkan, Pemeritah Pusat sendiri akhirnya juga mengikutinya meskipun secara formal mungkin tidak diakuinya. Pemerintah Pusat selama ini terkesan lamban, inkonsisten dan berantakan dalam merumuskan kordinasi di pusat sendiri maupun dengan pemda.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta tak pelak mendapatkan pujian dari dalam negeri maupun mancanegara. Karena di tengah-tengah tekanan yang ada, Gubernur telah secara maksimal menggunakan  kewenangannya untuk mengutamakan keselamatan nyawa warga DKI dari Covid-19, bukan membangun pencitraan belaka.

Langkah yang dilakukan ini mirip ketika ia dengan gagah berani menyetop Reklamasi Teluk Jakarta. Dia sabar dan berpengalaman menghadapi semua gangguan, rongrongan dan tekanan yang ditujukan padanya.

Keputusannya itu pada akhirnya telah membuat taipan reklamasi frustasi dan menyerah tidak melanjutkan proyek prestisiusnya. Meskipun akhirnya diisukan  ada kompensasinya yaitu proyek pindah Ibu Kota.

Harus Bersatu

Terlepas dari adanya aroma “perseteruan” antara Gubernur Jakarta dan Pemerintah Pusat, yang perlu menjadi kesadaran bersama adalah bahwa serangan virus Corona ini adalah ancaman yang sangat berbahaya. Pandemi yang melanda seluruh dunia ini tidak boleh dipandang sebelah mata karena bisa fatal akibatnya.

Karena itu diperlukan keseriusan dan kerjasama dalam menanganinya sebagai musuh bersama yang harus dihadapi dengan bijaksana.Jadi Jika ingin sukses maka Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersama- sama bergotong royong untuk menanggulangi wabah Corona. Tidak bertindak- sendiri-sendiri, tidak panik sendiri apalagi muncul rasa saling curiga.

Benar anjuran dari pimpinan di China bahwa untuk menanggulangi wabah pemerintah pusat, daerah, masyarakat sipil, politisi, aparat harus satu suara.

Lupakan dulu kampanye pemilihan wakil rakyat atau presiden karena toh waktunya masih lama. Semua harus bersatu untuk menanggulangi wabah Corona yang sudah hampir merata sebarannya di seluruh Indonesia.

Jangan ada yang ingin memanfaatkan gawat darurat untuk kepentingan politik kelompok atau golongannya. Kalau semua kompak dan bersama-sama berdoa untuk berlalunya wabah maka dampaknya tidak akan berkepanjangan dan mudah-mudahan bisa berakhir segera.

Dalam hal ini Jakarta sebagai Ibu Kota Negara mau tidak mau terus disorot karena sekarang menjadi episentrum penyebaran Corona di Indonesia.

Sebagai ibu kota pemerintahan, DKI Jakarta harus bersinergi dengan Pemerintah Pusat dalam menangani wabah Corona. Konsekuensinya, Jokowi dan Anies perlu bergandeng tangan tidak boleh menonjolkan egonya. Presiden dan gubernur harus satu paket untuk penanggulangan wabah Corona.

Jika semua bisa dilakukan maka badai akan cepat berlalu dan Indonesia akan menjadi pemenangnya.