KEADILAN – Sedikitnya 3.000 penyuluh telah disiap KPK sebagai penyuluh antikorupsi dalam upaya pencegahan korupsi jangka panjang. Mereka bertugas fokus pada pendidikan antikorupsi dan penanaman nilai-nilai integritas ke aparat pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.
Para penyuluh ini berasal dari masyarakat yang siap bertugas setelah mendapat pembekalan berupa sertifikasi kompetensi dari KPK. “Jumlah penyuluh antikorupsi kini lebih kurang 3.000 orang. Mereka fokus pada penyuluhan tentang pentingnya antikorupsi di pelbagai lapisan masyarakat,” kata Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Program penyuluh antikorupsi menurut Nawawi merupakan investasi jangka panjang KPK dengan menggandeng Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Agama dan kelompok masyarakat serta guru.
Program ini lanjut Ketua KPK sementara harus segera dijalankan dan hasilnya bisa dilihat beberapa tahun ke depan. “Bisa juga dekade ke depan baru terlihat hasilnya,” ujar Nawawi.
Semetara itu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam kesempatan yang sama menyoroti begitu banyaknya pejabat di Indonesia yang ditangkap dan dipenjara karena tindak pidana korupsi. “Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak negara kita, Indonesia. Ini jangan ditepuktangani,” kata Presiden Jokowi dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan.
Presiden Jokowi mencatat, kurun waktu 2004-2022 ratusan pejabat berurusan dengan hukum terkait kasus korupsi. Tercatat 344 pimpinan dan anggota DPR serta DPRD, 38 menteri dan kepala lembaga, 24 gubernur, 162 bupati dan wali kota, 31 hakim, termasuk hakim konstitusi, serta delapan komisioner, di antaranya anggota KPU, KPPU dan KY.
BACA JUGA: Polda Metro Pastikan Tidak Ada Intervensi Penetapan Tersangka Firli Bahuri
Selain itu, 415 pejabat dari sektor swasta dan birokrat yang juga harus mendekam dalam penjara karena korupsi. Kata Presiden Jokowi hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
“Saya setuju tadi disampaikan Bapak Ketua KPK bahwa pendidikan, pencegahan, penindakan korupsi ya penting. Akan tetapi, ini ada sesuatu yang harus dievaluasi total,” ujar Jokowi.
Presiden mendorong penerapan sistem pemberantasan korupsi yang lebih sistematis dan masif guna mencegah praktik tindak pidana korupsi yang makin canggih, bahkan bersifat lintas negara dan multiyurisdiksi.
Reporter: Penerus Bonar
