KEADILAN – Komisi X DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melakukan investigasi yang mendalam kasus siswa sekolah menengah pertama (SMP) yang belum bisa membaca.

Hal tersebut diutarakan Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyoroti viralnya curhatan salah seorang guru matematika di SMP Negeri Teli’u, Kecamatan Amanuban Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) bernama Julieta Martins (25) yang bercerita bahwa banyak anak didiknya yang kesulitan membaca.

“Kalau saya ya, berharap melakukan investigasi yang mendalam. Bisa jadi memang di suatu sekolah, lingkungan, suatu daerah hasil belajarnya begitu rendah,” ujar Hetifah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Hetifah mendorong supaya menyelesaikan kasus tersebut dari akarnya. Apakah kasus tersebut kelemahan dari kurikulum merdeka atau iklim pendidikan yang tidak kondusif.

“Apakah akarnya benar-benar dari kurikulum merdeka? jadi akarnya apa? Kalau banyak apakah lebih dari satu, ada 10 anak seperti itu atau ada 50 persen anak kita yang usia segitu tidak bisa membaca,” tegasnya.

Meski demikian kata politisi Golkar ini, kasus tersebut tidak serta merta karena gagalnya kurikulum yang sedang berjalan. Kemudian menuntut untuk diganti dengan kurikulum baru.

“Tapi di sisi lain kita tidak ingin guru tidak meningkatkan kompetensi barunya. Karena sekarang tuntutan mereka sangat tinggi pasca covid. Jadi nanti itu bagian dari diskusi kita ya,” tegasnya.

Hetifah juga tak sepakat bahwa kurikulum merdeka lebih baik dari kurikulum sebelumnya. Dia mencontohkan kurikulum tahun 1990-an di mana guru mempunyai peran sentral dalam kegiatan belajar mengajar (KBM).

“Kalau kita kembali kepada metode pembelajaran yang satu arah dan sangat menekankan bahwa guru tahu segalanya dan anak itu menerima. Mungkin itu cocok di tahun 90-an tapi sekarang dicek juga benar mau kembali ke situ,” jelasnya.

“Saya yakin orangtua belum tentu menerima dan guru-guru juga belum tentu menerima. Jadi kita sekarang terbuka saja. Jadi tidak A atau B pilihannya. Tapi ada opsi C karena banyak hal yang sudah berubah,” tukasnya.

Diketahui, kasus yang sama pernah dirilis oleh Kepala Dinas P dan K Kota Kupang, Dumuliahi Djami pada Jumat, (25/8/2023) silam. Sebanyak 4373 siswa-siswi Sekolah Dasar (SD) dan SMP di Kota Kupang teridentifikasi sama sekali belum bisa membaca (1.214 siswa/i) dan belum lancar membaca (3.159 siswa/i).

Jumlah tersebut tersebar di 76 SD dan 211 siswa/i diantaranya adalah usia SMP yang tersebar pada 13 SMP di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kasus lainnya dialami oleh siswa SMP Negeri 1 Mangunjaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Kasus tersebut ditemukan oleh salah satu Dewan Guru dan Koordinator Gerakan Litetasi Sekolah (GLS) di Pangandaran Dian Eka Purnawati.

“Ada sebanyak 29 siswa-siswi di SMPN 1 Mangunjaya yang tidak bisa menulis dan membaca, mereka didominasi laki-laki,” kata Dian, Jumat (4/8/2023).

Dia menuturkan pada tahun ajaran 2022-2023, siswa yang tidak bisa membaca dan menulis ada 11 siswa di kelas VII, 16 siswa di kelas VIII dan 2 siswa di kelas IX.

“Yang paling miris ada siswa kelas 3 yang akan lulus belum bisa menulis, terus bagaimana dia kemarin mengerjakan soal ujian hingga bisa lulus,” ucapnya.

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar