KEADILAN – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar sidang tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).

Sidang yang dihadiri oleh sebanyak 528 dari 711 anggota parlemen yang terdiri dari MPR, DPR RI, dan DPD itu dipimipin oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. Kemudian dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, para menteri kabinet dan Ketua Umum Partai.

Dalam Pidatonya, Bambang menyinggung soal tantangan Indonesia di masa depan. Tantangan tersebut kata Bambang harus disikapi bersama.

Menurut Bambang, keadilan sosial sebagai nilai fundamental Pancasila harus melandasi semua kebijakan dan perilaku penyelenggara negara, baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum maupun keamanan dan sosial-budaya.

“Masih banyak pekerjaan rumah kita ke depan. Pemerataan dan keadilan belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat, dari Sabang hingga Merauke. Sayup-sayup masih kita dengarkan, aspirasi rakyat yang menyuarakan kerinduan akan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan,” tegasnya.

“Mereka mendambakan sebuah negara yang tidak hanya berkembang dari segi ekonomi, tetapi juga dalam aspek moralitas dan integritas,” tambahnya.

Dikatakan Bambang, rakyat mengharapkan agar Pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di garis depan perjuangan melawan kemiskinan dan ketidakadilan.

“Rakyat mendambakan sistem hukum dan pemerintahan yang benar-benar adil, inklusif, dimana setiap individu, kelompok dan golongan, mendapatkan kesetaraan hak dan kewajiban, tanpa diskriminasi.
Meningkatnya populasi penduduk dunia khususnya di Indonesia, akan membutuhkan daya dukung bahan pangan yang lebih besar,” tegasnya.

Pada saat bersamaan kata Bambang, sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan, justru menghadapi beragam tekanan mulai dari makin sempitnya lahan pertanian, stagnasi produksi, meningkatnya frekuensi hama dan penyakit tumbuhan, makin mahalnya biaya produksi, serta ancaman perubahan iklim.

“Untuk menghindari risiko krisis pangan di masa yang akan datang, kita perlu menyiapkan strategi besar untuk menciptakan kedaulatan pangan Indonesia, bukan sekedar ketahanan pangan yang acapkali mengandalkan impor bahan-bahan pangan dari luar negeri,” bebernya.

Sementara soal kemajuan teknologi kata Bambang, khususnya teknologi informasi diharapkan menjadi solusi bagi berbagai permasalahan yang kita hadapi saat ini. Digitalisasi layanan dari perdagangan, jasa keuangan, hingga pemerintahan berkembang semakin cepat dalam satu dekade terakhir.

“Namun digitalisasi yang berkembang pesat juga meninggalkan persoalan lain, yakni melebarnya ketimpangan digital, terutama di Indonesia bagian timur,” katanya.

Menurut politisi Golkar ini, ketahanan keamanan siber di Indonesia juga masih perlu peningkatan. Ini terkait juga dengan kasus peretasan data nasional, yang mengisyaratkan urgensi ketersediaan lembaga pemerintah yang berfokus pada keamanan siber, termasuk peraturan hukum.

“Indonesia menurut National Cyber Security Index, masih menempati posisi ke-lima di Asia Tenggara dalam hal keamanan siber. Kita telah sama-sama mengetahui, dunia sudah memasuki era internet of military things / internet of battle-field things, di mana operasi militer semakin dapat dikendalikan dari jarak yang sangat jauh, dengan lebih cepat, tepat, dan akurat,” tukasnya.

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar