KEADILAN – Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) menggelar sidang perkara pungli di Tanjung Priok, Rabu (8/9/2021). Dalam sidang ini majelis hakim menyayangkan pemberantasan pungli yang harus menunggu telepon Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sidang ini dipimpin Hakim Ketua Tumpanuli Marbun dengan anggota Rudi Abbas dan Budiarto. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andrian Al Masudi mendakwa delapan karyawan Jakarta International Container Terminal (JICT) dengan Pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman.
Karyawan JICT tersebut diantaranya Rendy Hadyanto, Rachmat Denny, Marudut Arison, Bambang Eko. Selain empat terdakwa tersebut, puluhan terdakwa pungli lainnya juga disidangkan dalam berkas perkara berbeda.
Untuk sidang delapan terdakwa itu, JPU menghadirkan tiga saksi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok, dan dua saksi karyawan JICT.
Ketiga polisi yang dihadirkan yaitu Pranowo, Adit Satrio dan Rahmat Tanjung. Mereka menjelaskan, saat menerima laporan tanggal 10 April lalu dari para sopir, polisi langsung melakukan penelusuran dan ikut masuk ke dalam mobil truk menuju JICT.
Polisi menjelaskan bahwa saat tiba di lokasi muat barang, para sopir mengangkat uang dan menunjukannya pada operator yang berada diatas. Uang tersebut kemudian dimasukan ke dalam plastik hitam dan botol plastik yang diselipkan di ban crane.
“Sopir-sopir itu terlebih dahulu dia menunjukan uang Rp5 ribu sampai Rp10 ribu. Apabila tidak diberikan akan diperlambat, bahkan tidak sesuai prosedur,” ujar Rahmat Tanjung, salah satu dari tiga polisi yang hadir di ruang sidang.
Saksi polisi lainnya mengatakan pungli di JICT sudah berlangsung lama. “Berlangsungnya sudah lama yang mulia. Tetapi sopir-sopir ini tidak ada yang lapor. Kebetulan pada saat itu ada dialog dari Jokowi, baru mereka membuat laporan,” ujar Pranowo.
Sementara saksi dari JICT membantah hal tersebut. Dedi Suharto yang merupakan supervisor di JICT. Ia bertugas memantau dan mengawasi pekerja. Tetapi dia sendiri mengatakan tidak tahu kenapa para terdakwa disidang. “Apa yang saudara awasi kalau gitu? Apa jangan-jangan saudara dapat bagian juga dari situ” tanya hakim heran. Saksi membantahnya. “Tidak pak,” ujar Dedi.
Kemudian hakim menyayangkan kenapa urusan seperti ini harus Presiden yang turun tangan. “Masa urusan remeh –temeh begini harus presiden yang turun,” ujar Hakim Ketua Tumpanuli.
Dedi menjelaskan, seharusnya PT Multi Tally Indonesia (MTI) sebagai vendornya yang bertanggung jawab, karena para pegawai yang ditangkap bekerja di PT MTI bukan di JICT.
Dedi juga bilang bahwa seharusnya proses bongkar muat tak bisa diperlambat karena ada sistem yang mengaturnya. Saksi Lutfi Karel yang bekerja sebagai oprator dari MTI juga membenarkan hal itu.
“Tapi kenyataannya ada peristiwa semacam begini. Butuh orang sampai Kapolrinya turun tangan ke hal demikian. Dan kenyataanya memang ada. Apalagi sudah rahasia umum,” pungkas Tupanuli.
Sidang ditutup. Sidang ini nantinya dilanjutkan Rabu depan dengan agenda yang sama, yaitu keterangan saksi dari JPU.
Charlie Tobing
