Sidang Etik Irjen Eko Digelar, Kasus Penyadapan Prabowo Disorot

KEADILAN – Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Sidang tersebut akan berlangsung pada Selasa (17/11/2026). Eko yang merupakan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menjadi salah satu tersangka dalam perkara tersebut.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, membenarkan agenda persidangan tersebut. Menurut dia, sidang KKEP merupakan bagian dari proses penegakan aturan etik di lingkungan kepolisian.

“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” ujar Trunoyodo kepada wartawan, Senin (16/11/2026).

Eko Diduga Salahgunakan Wewenang

Trunoyudo menjelaskan, terdapat sejumlah dugaan pelanggaran yang menjadi dasar pemeriksaan etik terhadap Eko.

Dugaan tersebut meliputi penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional, pelanggaran prosedur, hingga permufakatan untuk melakukan akses ilegal.

Dugaan akses ilegal itu disebut memanfaatkan fasilitas di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

“Dengan menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri,” katanya.

Menurut Trunoyudo, dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan masa jabatan Eko sebagai Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) maupun ketika bertugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Daftar Pimpinan Sidang KKEP

Sidang etik terhadap Eko akan dipimpin Komjen Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi. Sementara itu, posisi Wakil Ketua Komisi dijabat Irjen Agus Dwi Hermawan.
Adapun anggota komisi terdiri dari Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.

Dalam perkara ini, Eko disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Trunoyudo menegaskan, pelaksanaan sidang akan mengacu pada prinsip penegakan etik yang profesional dan akuntabel.

“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Keempatnya yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang disebut sebagai eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Irjen Ahrie Sonta Nasution yang menjabat Kepala Divisi Hukum Polri, Irjen Eko Hadi Santoso selaku eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, serta Irjen Slamet Uliandi yang merupakan eks Kepala Divisi

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP ayat (1) dan (2), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dari empat tersangka tersebut, tiga orang telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Mabes Polri. Mereka adalah Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan.

Berdasarkan temuan awal penyidik, dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Prabowo. Sejumlah pihak lain juga disebut menjadi korban, mulai dari menteri, tokoh politik, pengusaha, insan media, hingga tokoh masyarakat.

Posting Terkait

Jangan Lewatkan