KEADILAN – Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) masih melakukan verifikasi terhadap ratusan perusahaan sawit yang mengelola lebih satu juta hektar hutan. Hal itu disampaikan Ketua Pelaksana Satgas PKH Febrie Adriansyah kepada wartawan, Jumat malam (24/02/2025).

“Masih baru tahap verifikasi data,” kata Febrie ketika ditanya wartawan saat ia keluar dari Kantor Satgas PKH yang berada di Gedung Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

Febrie hanya diam ketika ditanya berapa banyak perusahaan yang sudah berada dalam daftar bidikan Satgas PKH. Ia hanya mengatakan nanti akan dipublikasikam karena Satgas PKH baru bekerja.

Sekedar diketahui, Satgas Penertiban Kawasan Hutan dibentuk sejak 21 Januari 2025 berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025. Tujuannya untuk memperbaiki tata kelola hutan dan menindak aktivitas ilegal yang merugikan negara. Dewan Pengarah Satgas diketuai Menteri Pertahanan Letnan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin.

Sementara bertindak sebagai Ketua Pelaksana adalah Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Febrie dibantu para wakil ketua pelaksana. Wakil Ketua Pelaksana antara lain Kepala Staf Umum TNI, Kepala Bareskrim Mabes Polri dan Deputi Bidang Investigasi BPKP.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025), menyebut sebanyak 194 perusahaan perkebunan sawit masuk dalam bidikan Satgas PKH. Ratusan perusahaan perkebunan sawit itu mengelola lahan seluas 1.081.022 hektar (ha) dan tidak mendaftarkan Hak Atas Tanah (HAT).

Berdasarkan pantauan keadilan.id, Satgas PKH memang sepekan ini terlihat banyak aktivitas. Sejumlah tamu yang diduga karyawan dan pejabat dari perusahaan-perusahaan sawit terlihat menghadap meja. Mereka seperti melakukan verifikasi data di hadapan petugas satgas.

Pemandangan itu terlihat oleh wartawan dari luar Kantor Satgas yang bagian depan hanya ditutup kaca. Sementara tamu yang belum diverifikasi tampaknya menunggu di ruang tunggu yang berada di samping kanan sebelum masuk pintu Satgas PKH.

Berdasarkan pantauan keadilan.id selama sepekan ini, Satgas PKH sepertinya lebih banyak ditulang punggungi oleh para penyidik dari Jampidsus dan para perwira TNI. Meski ada unsur kepolisian dalam Satgas PKH, keadilan.id nyaris tak melihat satupun personil kepolisian menggunakan seragam perwira di Kantor Satgas PKH.

Saat azan Ashar berkumandang, banyak perwira TNI, dari perwira menengah sampai tinggi terlihat berjalan menuju Masjid Baitu Adil Kejaksaan Agung yang berada 30 meter dari Satgas PKH. Mereka kadang terlihat berjalan sambil berbicara dengan jaksa-jaksa senior yang diduga juga bertugas di Satgas PKH.

Begitu juga mobil-mobil dinas yang parkir di depan Satgas PKH. Didominasi oleh mobil dinas Kejaksaan dan TNI. Satu dua diselingi mobil dinas dari Kementerian Pertahanan. Sementara pengamanan bagian depan kantor Satgas PKH dijaga petugas POM TNI dan Staf Keamanan Kejaksaan Agung.