KEADILAN – Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyoroti kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menjadi atensi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut dibahas kata Hinca lantaran berkaitan dengan kedaulatan negara.

Hal tersebut diutarakan Hinca saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) di Ruang Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2023).

“Saya ingin mengajak kita merenungkan momentum yang tak terelakkan 2023 dan anda menjadi penjaga gawangnya yaitu tindak pidana perdagangan orang yang menggerogoti negeri ini,” tegas Hinca.

Hinca mencontohkan kasus 20 pekerja migran asal Indonesia diduga menjadi korban TPPO tingkat internasional. Pekerja Migran Indonesia (PMI) itu dipekerjakan secara ilegal dan disekap di perbatasan Thailand dan Myanmar.

“Saya ingin pertemuan ini fokus ke situ. Karena anda adalah bagian dari Kementerian Hukum dan HAM dan menteri adalah pembantu presiden untuk memastikan ini semua sehingga ini menjadi acuan kita,” bebernya.

Data Bank Dunia tahun 2017 kata Hinca terdapat sembilan juta orang Indonesia bekerja di Luar negeri. Terdapat 4,7 juta menggunakan jalur resmi sedangkan 4,3 juta menggunakan jalur illegal.

“Migran yang tidak resmi saya kira sulit kita kejar. Di imigrasi sekarang yang resmi. Kalau resmi berarti ada paspornya. Di sini poinnya. Kalau paspornya punya dia 4,7 juta berarti ada penyalahgunaan paspor itu 4,7 juta. Sebaliknya dengan gagah gempita program itu juga bagus yaitu penyerahan pembuatan paspor yang pasti tren bahkan ada yang bisa selesai satu hari asal bayar Rp1 juta,” tegasnya.

Hinca juga menyinggung PMI illegal asal propinsi NTT yang digagalkan keberangkannya oleh Polda NTT. PMI illegal tersebut sebanyak 27 orang yang digagalkan keberangkatannya di Pelabuhan Lewoleba, Kabupaten Lembata saat hendak bertolak ke Nunukan, Kalimantan Utara.

“Saya minta komitmennya atas perintah presiden harus selesai ini nggak boleh gini-gini aja. Bentuk tim Satgas khusus yang melekat di Dirjen di kantor-kantor imigrasi kita,” tukasnya.

Reporter: Odorikus Holang
Editor: Penerus Bonar